Warta.in-Mukomuko, Bengkulu.
Proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko yang dilakukan secara terburu-buru dan tertutup kini menuai sorotan tajam dari publik dan aparat penegak hukum.18 Juli 2025
Proyek yang dinilai sarat pelanggaran prosedur ini justru menjadi potret buram awal kepemimpinan Bupati Huda-Rahmadi (HURA) yang baru berjalan beberapa bulan. Publik menilai, kekacauan ini merupakan cerminan dari buruknya tata kelola pemerintahan di bawah komandonya.
Pihak Kabag Umum Setdakab Mukomuko yang membawahi proyek ini bahkan telah dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) untuk dimintai keterangan. Sumber internal menyebut, renovasi rumah dinas tersebut dilakukan tanpa kejelasan anggaran, tanpa koordinasi dengan PUPR, dan tanpa proses pengadaan yang sesuai prosedur.
Tak hanya itu, sejumlah PPK dan PTTK (penyedia tenaga kerja) disebut menolak menandatangani dokumen proyek karena merasa berpotensi tersandung hukum.
Dikecam Publik dan Ditinggal Penyedia
Proyek yang mestinya direncanakan secara matang ini justru dijalankan secara grusah-grusuh, tidak transparan, dan seolah disembunyikan dari pantauan publik.
Bahkan informasi mengenai nilai anggaran dan sumber pembiayaannya masih belum jelas hingga saat ini.
Sikap tertutup dan sembrono ini membuat publik geram. Beberapa LSM dan tokoh masyarakat mengecam keras pelaksanaan proyek ini yang dianggap sebagai bentuk pemborosan uang rakyat.
“Bagaimana bisa proyek sebesar itu tidak jelas anggarannya? Ini jelas-jelas mencoreng akuntabilitas keuangan daerah,” kata salah satu aktivis antikorupsi di Mukomuko.
Sistem Pemerintahan Amburadul
Kekacauan proyek rehabilitasi dua rumah dinas ini mempertegas bahwa sistem pemerintahan di era Huda masih jauh dari kata tertib.
Banyak dinas hanya sibuk dengan agenda seremonial dan kegiatan luar daerah yang menguras anggaran, sementara pelayanan publik dan pengawasan proyek terbengkalai.
Ironisnya,” hanya satu bidang yang terlihat sibuk di tengah mandeknya kinerja OPD, yakni Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Namun kesibukan itu justru berujung pada proyek-proyek amburadul seperti rehab rumdin ini.
Pemerintah terkesan tidak punya kendali, birokrasi berjalan tanpa arah, dan pengelolaan proyek jauh dari prinsip good governance.
Desakan Transparansi dan Evaluasi Total
Publik kini mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek rehab rumah dinas tersebut, sekaligus evaluasi terhadap kinerja Kabag Umum dan seluruh pihak yang terlibat.
Pemerintah daerah harus segera memperbaiki tata kelola agar tidak terus-menerus terjebak dalam pola kerja yang tertutup dan sembrono.
Renovasi rumah dinas seharusnya menjadi contoh pelaksanaan proyek yang profesional dan transparan. Namun kenyataannya, proyek ini justru menjadi bukti bahwa pemerintahan Huda belum siap menghadirkan sistem yang bersih dan efektif.
Jika tidak segera dibenahi, bukan tak mungkin, Mukomuko akan kembali tenggelam dalam krisis kepercayaan publik yang lebih dalam.
Pewarta:Hidayat
Editor:Harry
