TANA TORAJA – Relokasi pedagang kuliner ke pasar seni di Makale kabupaten Tana Toraja menuai pertanyaan besar bagi para pelaku usaha, Minggu (24/8/2025).
Pasalnya, relokasi atau pemindahan tersebut diduga tanpa perencanaan matang seperti sosialisasi hingga pelaksanaan secara teknis terindikasi tidak transparan.
Hal ini diketahui saat dikonfirmasi langsung ke para pelaku usaha UMKM pedagang kuliner pada hari Sabtu (23/8) malam, di seputaran tugu peluru Jln. R.A Kartini.
Salah satu pengelola usaha kuliner berinisial Mn mengatakan jika pemindahan tersebut tidak ada sosialisasi dan hanya imbauan yang diberikan waktu sampai hari Minggu (24/8/2025) sudah harus pindah ke lokasi pasar seni.
“Kami hanya diberikan surat imbauan dan tidak pernah ada sosialisasi penjelasan secara detail. Bahkan soal tenda yang disiapkan juga tidak pernah diberitahu sebelumnya kalau akan dibayar secara cicilan,” sebut Mn
Selain itu kata Ma, bayar tenda tersebut nilainya sampai 4 juta mana bahan tenda juga menghawatirkan dari penggunaan peralatan masak.
Tak hanya itu, Mn juga bersama para pengelola usaha kuliner lainnya sangat heran dan bingung terhadap sikap serta kebijakan pemerintah daerah akan tata cara pengelolaan sistem pembayaran dari hasil penjualan dimana tempat membayar hanya menggunakan satu kasir.
Menurut Mn bahwa informasi adanya penyatuan kasir tempat membayar bagi pelanggan atau konsumen yang membeli dagangan mereka itu disampaikan oleh Bupati Tana Toraja.
“Kami sudah tanyakan ke Bupati kenapa ada satu kasir dan Bupati sendiri sampaikan bahwa pembayaran ke satu kasir agar tidak ada dusta diantara kita. Begitu penjelasan Bupati,” tutur Mn.
Padahal kami sudah diberitahu sebelumnya kalau tiap malam kami akan membayar sebesar Rp 18.000,- tapi kenapa ada lagi istilah satu kasir, tambahnya.
Untuk itu para pengelola usaha kuliner berharap adanya informasi jelas dan transparan dalam pemindahan mereka ke pasar seni.
“Kami berharap jangan ada pengaturan hasil penjualan yang menggunakan satu kasir kemudian harus ada penjelasan secara transparan apa saja yang akan kami bayar di sana seperti air, listrik sampai besaran pajak. Transparansi itu harus secara tertulis penjelasannya,” jelas Mn.
Mn bersama para pengelola usaha kuliner juga mempertanyakan akan siapa yang sebenarnya diprioritaskan dalam pemindahan tersebut.
“Kami yang katanya akan dipindahkan tapi kok sudah ada yang lebih duluan mendaftar ambil tempat di sana seperti dari KBPP Polri, ada dari PAC Gerindra dan katanya ya, ada juga dari PKK tapi belum di tahu pasti karena orangnya belum datang. Tapi yang sudah beroperasi di sana itu 5 pedagang selain dari kami yang 13 pedagang kuliner,” beber Mn.
Kami ini hanya pedagang kuliner kecil yang juga pekerjakan orang untuk biaya hidup mereka dan jangan kami diberikan beban berat oleh pemerintah, ketus Mn, dengan raut muka penuh sedih dan mata berkaca kaca hendak meneteskan air mata.
(Linggi)
