26.9 C
Jakarta
Kamis, September 25, 2025

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Gubernur Banten Bahas Kesejahteraan Nelayan dalam Dialog di Karangantu

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 September 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari misi “Banten Makmur” yang mengarah pada visi “Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.” Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Gubernur Banten dengan Nelayan yang digelar di Garasi Kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pada Selasa (23/9/2025).

Dialog yang mengusung tema “Menuju Sektor Perikanan Tangkap yang Maju dan Berdaya Saing” itu dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Wali Kota Serang Budi Rustandi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan kabupaten/kota, hingga sejumlah instansi vertikal seperti UPP KSOP Karangantu, PPN Karangantu, Satwas PSDKP KKP, serta organisasi nelayan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kegiatan dipandu langsung oleh Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti.

Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi kelautan yang sangat besar, dengan garis pantai sepanjang 945 kilometer. Menurutnya, potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.

“Dalam diskusi banyak hal yang disampaikan oleh nelayan kepada gubernur dan wali kota,” kata Andra Soni.

Ia menambahkan bahwa nelayan menyampaikan banyak masalah, termasuk masalah pendangkalan di hampir semua tempat pendaratan ikan, kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, dan ketidakmampuan mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.

Dalam hal pendangkalan, dia percaya bahwa tidak hanya Pemprov Banten yang bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi juga organisasi pemerintah pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Diskusi ini tidak boleh hanya berhenti sampai batasan ini, harus ada tindak lanjutnya,” tegasnya.

Andra Soni bersyukur karena Dedi Yudha Lesmana, Kepala BBWS C3, mengatakan bahwa Sungai Cibanten atau Pelabuhan Karangantu akan dinormalisasi pada 2026. Sementara itu, BBWS C2 juga akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Cituis di Kabupaten Tangerang.

Ia juga menyatakan bahwa Pemprov Banten memperhatikan kebutuhan pendidikan nelayan lainnya.  Salah satunya adalah proposal untuk mengelola Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Lebak.

“Mohon doa dan dukungannya agar diskusi ini bisa ditindaklanjuti secara komprehensif dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan,” ucapnya.

Selain itu, Neneng Sri Hastuti Handayani, Ketua DPD HNSI Banten, bersyukur bahwa aspirasi nelayan telah disampaikan langsung kepada gubernur. Dia berharap keadaan nelayan akan lebih baik di masa depan. Dengan hasil tangkap yang besar dan melimpah, nelayan Banten akan lebih produktif.

Bahkan Wali Kota Serang Budi Rustandi sangat menyukai percakapan antara gubernur dan nelayan. Ia menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dialog menjadi yang pertama dirasakan oleh para nelayan seperti Wawan dan Padma dari Karangantu. Mereka berbicara satu sama lain untuk menyampaikan keinginan mereka kepada gubernur dan wali kota, termasuk akses solar subsidi, kartu pas nelayan, bantuan sosial, dan pendangkalan muara pelabuhan. Salah satunya adalah legalisasi jaring apolo, yang masih menjadi perdebatan.

Usai berdialog, Andra Soni tampaknya menawarkan bantuan kepada nelayan. Sembilan kelompok nelayan menerima bantuan berupa alat tangkap jaring insang, bubu naga, alat TED untuk tujuh puluh nelayan, paket sembako, dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk 600 nelayan. Sementara itu, perubahan anggaran APBD 2025 akan membantu 3.500 nelayan tambahan.

Sebenarnya, bantuan BPJS Ketenagakerjaan memberikan pemberdayaan. Pada tahun pertama, pemerintah membayar iuran penuh selama dua belas bulan; pada tahun kedua, delapan bulan; dan pada tahun ketiga enam bulan. Pada tahun keempat, nelayan diharapkan sudah dapat hidup sendiri.

Gubernur juga memeriksa monitor posisi dan riwayat kapal yang dibuat oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.  Diharapkan program ini akan meningkatkan keamanan pelayaran dan kapal nelayan di perairan Banten. (WartainBanten)

Berita Terkait

Iskandar Z Sitanggang
Iskandar Z Sitanggang
Pakar Bisnis, Pendidikan dan Hukum