Wartain Banten | Pemerintahan | 10 Oktober 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya pemerataan akses keuangan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu strategi untuk menekan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok yang marak di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto No. 6, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).
“Kita berharap, mudah-mudahan akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat,” kata Andra Soni
Menurutnya, salah satu penyebab menjamurnya praktik pinjaman ilegal adalah karena masih terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Untuk itu, pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, salah satu wilayah kita, Kota Tangerang Selatan, mendapatkan nominasi sebagai kabupaten kota percepatan akses keuangan daerah,” pungkasnya.
Sementara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Rakornas TPAKD akan menjadi ajang konsolidasi nasional dalam upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat akses keuangan daerah.
Airlangga menyatakan bahwa indikator utama stabilitas ekonomi makro adalah inklusi keuangan. Selain itu, program TPAKD sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui peran TPAKD, UMKM di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, serta mendukung program satu keluarga satu rekening dan satu pelajar satu rekening,” kata Airlangga.
Sedangkan, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan bahwa TPAKD harus bekerja sama dan bekerja sama untuk membangun Indonesia bersama-sama. Menurutnya, kerja sama ini dapat mendorong akses keuangan yang sama dan pembangunan, menciptakan kemandirian, dan mewujudkan keadilan sosial. Dia juga mengatakan bahwa TPAKD membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah agar memanfaatkan TPKAD dalam mendorong perekonomian daerah,”
Disisi lain, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 1,3 persen pada tahun 2024. Agar masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya, akses keuangan harus diperluas.
“Perluasan akses keuangan penting agar inklusi keuangan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Pembiayaan di bank-bank Himbara juga harus diperluas dan diperpanjang manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Friderica Widyasari Dewi, Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD dan Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, TPAKD telah didirikan di 552 kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia.
“TPAKD dibentuk untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Saat ini, indeks literasi mencapai 66,4 persen dan indeks inklusi 80,51 persen,” ungkapnya.
Ditambahkannya, bahwa TPAKD diharapkan untuk melindungi masyarakat dari praktik rentenir dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Rakornas TPAKD 2025 mengangkat tema “Mendorong Akses Keuangan yang Merata untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berkelanjutan”, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.(WartainBanten)
