Medan ( Warta.In ) – Kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia berada pada titik terendah. Politik transaksional, dominasi oligarki, serta krisis keteladanan elite telah menciptakan jarak lebar antara rakyat dan institusi politik. Dalam situasi inilah kemunculan Partai Gema Bangsa memantik perhatian publik: apakah ia benar-benar menawarkan harapan baru, atau sekadar mengulang pola lama dengan wajah berbeda.
Partai Gema Bangsa tampil dengan narasi kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Secara konseptual, gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia hari ini—negara yang membutuhkan pembaruan politik berbasis nilai, bukan sekadar kompetisi elektoral. Namun sejarah politik nasional mengajarkan, visi besar tidak otomatis menjelma menjadi praktik politik yang berpihak pada rakyat.
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah soal konsistensi ideologis. Banyak partai baru lahir dari semangat perubahan, tetapi perlahan kehilangan arah ketika berhadapan dengan realitas kekuasaan dan kepentingan modal. Di sinilah Partai Gema Bangsa diuji: apakah mampu menjaga idealisme di tengah sistem politik yang kian pragmatis, atau justru larut dalam kompromi yang meniadakan jati diri.
Jika Gema Bangsa ingin menjadi kekuatan politik yang relevan bagi visi Indonesia ke depan, maka politik gagasan harus ditempatkan di atas politik pencitraan. Program konkret di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan yang berkeadilan, kemandirian ekonomi nasional, serta penguatan demokrasi substantif harus menjadi prioritas. Tanpa itu, jargon kebangsaan hanya akan menjadi retorika kosong.
Dalam konteks demokrasi, kehadiran Partai Gema Bangsa sejatinya memiliki potensi strategis sebagai penyeimbang. Ia dapat menjadi kanal aspirasi rakyat kecil, pemuda, dan masyarakat sipil yang selama ini hanya hadir sebagai objek elektoral. Namun potensi tersebut hanya akan bermakna jika ditopang oleh tata kelola partai yang transparan, kaderisasi ideologis yang berkelanjutan, serta penolakan tegas terhadap praktik politik uang.
Sejarah mencatat, partai politik tidak dinilai dari seberapa lantang mengusung nasionalisme, melainkan dari keberpihakan nyatanya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan modal. Pancasila sebagai dasar negara tidak cukup dikutip dalam pidato, tetapi harus dihidupkan dalam sikap politik dan kebijakan yang konsisten.
Pada akhirnya, Partai Gema Bangsa akan ditentukan oleh pilihannya sendiri. Ia bisa menjadi harapan baru bagi pembaruan politik Indonesia, atau sekadar menjadi reinkarnasi dari politik lama yang gagal menjawab persoalan rakyat. Publik menunggu, sekaligus menguji, dengan sikap kritis dan rasional.(Sus)
Penulis: Selamet Untung Suropati, S.Pd.I
