Kwarda Sumut Putus Mata Rantai Komersialisasi Jambore: Nol Rupiah untuk Peserta , Kembalikan Bumi Perkemahan sesuai Fungsinya
Medan ( Warta.In ) — Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara mengambil langkah kebijakan yang tegas: Jambore Daerah Sumatera Utara Ke XI yang akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sibolangit harus kembali menjadi hak seluruh Penggalang, bukan kegiatan yang dibatasi oleh kemampuan finansial.
Ketua Kwarda Sumatera Utara, Kak Dikky Anugerah Panjaitan, menegaskan bahwa pihaknya secara sadar memutus praktik pembebanan biaya yang selama ini kerap menjadi hambatan partisipasi.
“Kita ingin menghentikan paradigma bahwa kegiatan besar harus mahal. Jambore bukan ruang komersialisasi. Ini ruang pendidikan karakter. Negara dan organisasi harus hadir. Penggalang tidak boleh dibebani,” tegasnya.*
Menurutnya, kebijakan nol rupiah bagi peserta adalah bentuk keberpihakan nyata kepada keluarga Pramuka dan komitmen moral untuk memastikan keadilan akses dalam pendidikan nonformal.
Lebih jauh, Kwarda Sumut juga membawa agenda strategis yang lebih luas: menjadikan Jambore Daerah sebagai panggung diplomasi kepanduan. Sejumlah Konsulat Jenderal negara sahabat di Sumatera Utara akan diundang untuk berpartisipasi, membuka peluang hadirnya peserta luar negeri.
Langkah ini mengirimkan pesan kuat bahwa:
Pramuka Sumatera Utara tidak ingin berjalan biasa-biasa saja.Kegiatan daerah bisa berkelas internasional.Pendidikan karakter harus inklusif, progresif, dan berdaya saing global.
Kebijakan ini sekaligus menjadi kritik konstruktif terhadap pola lama yang menjadikan biaya sebagai variabel utama kegiatan. Kwarda Sumut memilih membangun kolaborasi lintas sektor, memperkuat kemitraan, dan mengoptimalkan sumber daya organisasi agar peserta tetap terlindungi dari beban finansial.
“Kalau kita serius membangun generasi, jangan mulai dengan membebani mereka. Kita mulai dengan membuka jalan,” pungkas Kak Dikky.
Dengan pendekatan ini, Jambore Daerah Sumatera Utara diproyeksikan bukan sekadar perkemahan tahunan, tetapi simbol keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada generasi muda.
Jika ingin lebih keras lagi, saya bisa buatkan versi yang menekankan aspek “keadilan sosial” dan “tanggung jawab negara dalam pendidikan karakter generasi muda.”
