Jakarta, warta-in – Dunia pendidikan di wilayah Jakarta Utara kembali diguncang oleh kasus kontroversial pemecatan yang menimpa Kepala Sekolah SMA Yaspi Semper Barat, Cilincing. Keputusan pemberhentian yang dilakukan secara sepihak ini menuai sorotan luas, terutama karena dianggap mengakhiri masa bakti seorang pemimpin sekolah yang dinilai telah berdedikasi tinggi, Jumat (22/5/2026).
Eka Kurnia Putri, nama yang telah lama mengabdi dan memajukan sekolah tersebut, mengaku sangat terpukul. Baginya, perjalanan pengabdian yang belum usai ini berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan, tidak adil, dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.
“Selama saya memegang amanah sebagai Kepala Sekolah, saya berjuang sekuat tenaga agar operasional sekolah tetap berjalan optimal. Di tengah segala keterbatasan yang ada, saya selalu berusaha mendampingi para pendidik, memenuhi kebutuhan siswa, serta menjamin kegiatan belajar mengajar berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Sungguh di luar dugaan, bahwa segala dedikasi dan pengabdian yang saya berikan selama ini justru berakhir dengan situasi seperti ini,” ungkap Eka dengan nada kecewa.
Kronologi masalah ini bermula saat Eka menerima Surat Peringatan Tingkat Pertama (SP 1). Ia dituduh telah melanggar ketentuan karena mengizinkan proses pembelajaran berlangsung dan mengangkat pembina kegiatan kerohanian, Bapak Abdul Rahman, tanpa persetujuan tertulis dari pihak Yayasan. Namun, dari sudut pandang Eka, langkah yang diambilnya saat itu murni demi kepentingan umum dan kelancaran pendidikan. Tujuannya satu: agar hak belajar para siswa tidak terabaikan dan tetap berjalan sesuai jalur yang seharusnya.
Merasa hak dan kewajibannya sebagai pemimpin sekolah dilanggar, Eka berinisiatif mencari keadilan dengan melaporkan kondisi yang dialaminya kepada instansi berwenang di lingkungan pendidikan. Namun, harapan untuk mendapatkan perlindungan justru berbalik menjadi tekanan berat. Alih-alih mendapat solusi, Eka justru mendapatkan Surat Peringatan Kedua (SP 2), diikuti serangkaian pemanggilan dan tekanan yang semakin intensif.
Puncak konflik terjadi ketika Eka menerima Surat Peringatan Ketiga (SP 3) yang sekaligus berfungsi sebagai Surat Keputusan pemberhentian kerjanya secara sepihak. Dalam surat tersebut, ia dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dianggap tidak menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Padahal, sepanjang masa kepemimpinannya hingga menjelang keputusan itu keluar, Eka tetap hadir, bekerja keras, dan senantiasa memikirkan keberlangsungan sekolah serta nasib seluruh warga sekolah di bawah bimbingannya.
“Sebagai manusia biasa, tentu saya sangat terpukul. Nama baik yang saya bangun dan jaga bertahun-tahun kini dipertaruhkan, mata pencaharian saya hilang seketika, dan dampaknya bahkan dirasakan oleh seluruh keluarga saya. Yang paling menyakitkan adalah kesan yang muncul seolah-olah semua perjuangan, keringat, dan pengabdian yang saya curahkan selama ini tidak memiliki arti atau nilai sama sekali,” tambahnya.
Hingga kini, Eka hanya berharap ada keadilan dan hati nurani yang mempertimbangkan kasus ini. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang aman yang melindungi dan menghargai tenaga pendidik yang bekerja tulus. Bukan tempat di mana mereka yang berani menyampaikan kondisi sebenarnya dan berjuang demi kebaikan sekolah justru harus kehilangan haknya.
“Saya percaya masyarakat dapat menilai persoalan ini dengan hati yang bijak. Seorang pendidik juga manusia biasa yang berhak didengar suaranya, dihargai usahanya, dan diperlakukan secara adil. Karena pada dasarnya, pendidikan itu dibangun di atas pondasi kejujuran, keadilan, dan hati nurani yang luhur. Bukan didirikan di atas tekanan, ancaman, atau ketakutan,” tegas Eka.
Menanggapi polemik yang melebar ini, Kepala Yayasan Yaspi, Agam Yousliza, didampingi Kuasa Hukumnya, Ramdansyah, akhirnya memberikan penjelasan resmi. Ramdansyah menyatakan bahwa seluruh langkah yang diambil manajemen telah melalui mekanisme yang berlaku.
“Secara internal, kami sudah menerapkan dan menjalankan seluruh prosedur serta ketentuan yang ada. Hingga hari ini, proses penyelesaian masalah masih berjalan dan belum sepenuhnya selesai,” ujar Ramdansyah saat memberikan keterangan pada Selasa (19/5).
Ia menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut bukan diambil secara sembarangan, melainkan melalui tahapan administrasi yang berjenjang.
“Perlu kami sampaikan, langkah-langkah yang kami ambil sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Kami telah menempuh seluruh tahapan, mulai dari pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Semua tahapan itu sudah kami lalui dan kami miliki bukti administrasi yang lengkap dan sah,” tambahnya.
Pihak yayasan juga menjelaskan bahwa surat keputusan terkait hal ini telah ditembuskan kepada Dinas Pendidikan agar ada kejelasan dan transparansi bersama. Namun untuk penjelasan lebih mendalam ke publik, mereka beralasan masih menunggu waktu yang tepat mengingat masalah ini dianggap masih dalam lingkup penyelesaian internal.
“Saat ini kami belum akan memberikan tanggapan lebih luas ke publik. Nantinya, di waktu yang tepat, kami akan sampaikan hak jawab resmi kami secara lengkap terkait persoalan ini,” jelas Ramdansyah.
Sementara itu, Acep Mahmudin selaku Kepala Seksi SMP dan SMA memberikan pandangan yang cukup berimbang namun menyisakan rasa kecewa atas peristiwa yang menimpa Eka. Dalam penjelasannya pada Rabu (20/5), Acep menguraikan kronologi awal mula masalah ini terjadi.
“Pada tanggal 18 Februari lalu, saya sudah memanggil Bu Eka dan Bu Diah untuk melakukan klarifikasi. Sebelumnya, tepat tanggal 19 Februari, Pak Agam selaku pimpinan yayasan juga sudah membahas hal serupa. Masalah bermula dari pemberian SP 1 kepada Bu Eka terkait tindakan beliau mengangkat Bapak Abdul Rahman sebagai Pembina Rohis tanpa persetujuan resmi dari Yayasan,” ungkap Acep.
Ia kemudian menyoroti soal pembagian wewenang yang berlaku di lingkungan yayasan, di mana terdapat fungsi eksekutif dan yudikatif. Namun, hal yang menjadi catatan penting baginya adalah aturan main tersebut sepenuhnya dibuat oleh pihak yayasan sendiri.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah yang bersangkutan hanya dianggap melanggar aturan buatan yayasan semata? Terkait aspek teknis hukumnya, kami memang tidak terlalu mendalami. Namun satu hal yang menjadi harapan utama kami adalah agar kegiatan pendidikan di sekolah tetap berjalan lancar dan masa depan anak-anak tidak menjadi korban dari perselisihan antar pihak pengelola,” tegasnya.
Acep juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja dan karakter Eka. Menurut pengamatannya, Eka adalah sosok yang sangat bertanggung jawab.
“Selama ini Bu Eka dikenal sangat bertanggung jawab. Bahkan menjelang keluarnya keputusan pemberhentian, saat saya berikan tugas atau permintaan bantuan, beliau tetap mengerjakannya dengan baik, profesional, dan tidak terpengaruh situasi sulit yang sedang dihadapinya. Sungguh sangat disayangkan, potensi dan kemampuan beliau sebagai tenaga pendidik sebenarnya sudah sangat baik,” ujar Acep.
Meski menilai kinerja Eka positif, Acep menyadari posisinya yang harus netral. “Kami tidak bisa ikut campur urusan internal yayasan karena ada batasan kewenangan. Posisi kami hanya melakukan pembinaan, pengaturan standar, dan pengawasan pendidikan. Jika kami berkomentar lebih jauh, dikhawatirkan terjadi salah paham mengingat kondisi saat ini sedang berselisih paham.”
Lebih jauh, Acep mengibaratkan yayasan sebagai pemilik lembaga yang telah berinvestasi besar dan secara standar operasional sudah cukup baik. Namun, ia mengingatkan bahwa ranah pendidikan juga sarat akan nilai, norma, dan etika.
“Saya tidak bermaksud menilai benar atau salah tindakan yayasan, itu kembali pada kebijakan pemilik lembaga. Hanya saja, dalam tata kelola ada Undang-Undang Yayasan dan peraturan badan hukum. Dari sana nanti bisa disimpulkan apakah prosesnya sudah sesuai koridor atau belum. Masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua: apakah pola hubungan dan penyelesaian masalah seperti ini memang hal yang umum terjadi di hampir seluruh yayasan pendidikan di Indonesia?” pungkas Acep Mahmudin.
