Provinsi NTB dan Jawa Barat Perkuat Kerja Sama Pangan, Kendalikan Inflasi dan Buka Peluang Investasi
Warta.in
Lombok Tengah,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan. Penandatanganan berlangsung di Hotel Pullman, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga keterjangkauan harga pangan. Melalui kolaborasi tersebut, NTB dan Jawa Barat diharapkan dapat saling melengkapi potensi daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi besar dari sisi pasar, perkembangan ekonomi, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, NTB memiliki potensi komoditas peternakan yang dapat mendukung kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita ketahui bersama Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi yang ada, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah,” ungkap Wagub.
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama ini adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat. Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan.
Di sisi lain, Wagub NTB juga mendorong perluasan investasi dari Jawa Barat ke NTB. Menurutnya, kolaborasi ekonomi antardaerah tidak hanya perlu berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha dan investasi yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Sekali lagi Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.
Wagub turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk memperkuat koordinasi dan menjaga stabilitas harga. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pelaku usaha dinilai penting untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menilai kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk memperdalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengendalian inflasi. Ia menyebut NTB sebagai salah satu daerah yang dapat menjadi rujukan dalam membangun strategi pengendalian harga melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.
“NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Erwan menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari angka statistik. Di balik indikator tersebut, terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, mulai dari ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga keberlangsungan usaha petani dan peternak.
Karena itu, menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan langkah antisipatif, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah daerah dan para pelaku ekonomi.
Jawa Barat, lanjut Erwan, juga memiliki pengalaman dalam mendorong pertumbuhan investasi. Realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp300 triliun pada 2025. Pengalaman dan strategi yang diterapkan Jawa Barat dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB dalam mengembangkan iklim investasi dan memperluas kegiatan ekonomi daerah.
Erwan berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan terukur, khususnya dalam penguatan rantai pasok komoditas strategis. Dengan demikian, kerja sama kedua provinsi dapat menghasilkan manfaat nyata bagi produsen, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen.
“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” tegasnya.
Kerja sama NTB dan Jawa Barat diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan perdagangan antardaerah yang lebih terintegrasi. Melalui pertukaran komoditas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan teknologi, kedua provinsi dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Andhi Wahyu Riyadno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB M. Riadi, serta jajaran TPID kabupaten/kota. ( sr/dkisntb)
