Catatan Kritis:
Dr. Suriyanto, S.H.,M.H.,M.Kn
Warta.in, Bogor – Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak lahir dari hadiah. Negara ini lahir dari keringat, darah, dan air mata para pejuang Bangsa. Dari rahim perjuangan itulah lahir Era orde lama dengan semangat revolusi dan nasionalisme yang menggelegar, lalu Era orde baru dengan stabilitas dan pembangunan yang sentralistik, dan kemudian Era reformasi yang mengklaim diri sebagai era penyelamat dengan jargon demokrasi dan otonomi daerah.
Setiap zaman punya gayanya, punya logikanya, punya cara memerintah yang bisa diperdebatkan. Namun setidaknya pada zamannya masing-masing, arah kemudi negara masih bisa dibaca. Rakyat masih tahu negara ini mau dibawa ke mana, meskipun dengan cara yang keras dan penuh kontroversi.
Paling aneh adalah zaman reformasi ini. Era yang katanya melahirkan demokrasi paling murni, kebebasan paling luas, dan otonomi daerah paling berkeadilan. Di atas kertas, reformasi adalah mahakarya. Di lapangan, reformasi semakin lama semakin tidak jelas arahnya. Kompasnya rusak, peta jalannya sobek, dan nahkodanya mabuk kuasa.
Lihatlah dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling atas. Dari kota, kabupaten, provinsi, hingga pusat, kita tidak lagi melihat sistem kaderisasi kepemimpinan yang sehat. Yang kita lihat adalah sistem kerajaan yang dibungkus dengan baju demokrasi. Sistem pemimpin turun-temurun yang dipertontonkan secara vulgar di depan mata rakyat.
Contohnya sudah menjadi rahasia umum yang dibisikkan di warung kopi hingga digunjingkan di media sosial. Bapak menjadi presiden, maka anak harus menjadi calon wakil presiden. Sebuah lompatan karir yang tidak masuk akal sehat, yang melompati semua tangga kaderisasi, kompetensi, dan etika. Jika ini bukan sistem kerajaan, lalu apa namanya?
Tidak berhenti di situ. Ketika kakak menjadi presiden, maka adik dan ponakan pun harus mendapatkan bagian di lini pemerintahan. Kekuasaan dibagi-bagi seperti warisan tanah leluhur. Satu keluarga menguasai eksekutif, yudikatif ikut dirangkul, legislatif menjadi pelengkap. Inilah kerajaan yang sesungguhnya, hanya saja mahkotanya diganti dengan kotak suara pemilu.
Dan yang paling mencolok, yang membuat dahi rakyat berkerut menahan amarah, adalah berita yang belakangan ramai beredar. Beredar kabar Menteri Agama mengangkat dua anaknya sendiri menjadi staf ahli menteri. Jika jabatan staf ahli yang seharusnya diisi oleh orang-orang terbaik dengan keahlian agama, akademis, dan integritas moral, kini diisi berdasarkan ikatan darah, maka habislah marwah kementerian itu.
Jika memang jabatan bisa diwariskan seperti kerajaan, jika kementerian bisa dikapling seperti tanah keluarga, jika kursi kekuasaan bisa dioper dari bapak ke anak, dari paman ke ponakan, lalu untuk apa kita berdarah-darah merebut kemerdekaan dari kerajaan kolonial dulu? Untuk apa para pahlawan mati di medan perang?
Pertanyaan yang kini muncul di benak rakyat jelata adalah pertanyaan yang sinis namun jujur: kenapa negeri ini tidak dirubah sekalian saja menjadi kerajaan? Agar jelas. Agar transparan. Agar tidak perlu lagi ada sandiwara pemilu yang mahal, sandiwara demokrasi yang melelahkan, jika hasilnya sudah ditentukan oleh garis keturunan.
Jika sistem kerajaan, rakyat tahu diri. Rakyat tahu bahwa yang berhak memimpin adalah darah biru. Tidak perlu ada harapan palsu bahwa anak petani bisa menjadi presiden, bahwa anak buruh bisa menjadi menteri. Jelas, tegas, dan tidak munafik. Daripada seperti sekarang, mengaku republik demokrasi tapi prakteknya feodalisme dinasti.
Reformasi yang dulu diperjuangkan oleh mahasiswa dengan darah dan nyawa, kini telah dibajak oleh para pemilik modal dan pemilik trah. Otonomi daerah yang dulu diharapkan melahirkan raja-raja kecil yang inovatif di daerah, kini benar-benar melahirkan raja-raja kecil yang sesungguhnya. Di banyak kabupaten dan kota, bupati adalah bapak, wakil bupati adalah anak, ketua DPRD adalah menantu, dan kepala dinas adalah keponakan.
Inilah wajah reformasi yang paling aneh. Demokrasi proseduralnya ada, tetapi substansi demokrasinya mati. Kita memilih setiap lima tahun, tetapi yang kita pilih adalah wajah yang itu-itu saja, marga yang itu-itu saja, keluarga yang itu-itu saja. Sirkulasi elit tidak terjadi, yang terjadi adalah sirkulasi keluarga.
Akibatnya, apapun yang terjadi di istana, apapun drama politik yang dipertontonkan di televisi, apapun manuver kekuasaan yang mereka lakukan di Senayan, yang tetap tertekan adalah rakyat. Rakyat yang tertekan dengan harga beras yang naik, dengan lapangan kerja yang sulit, dengan pajak yang mencekik, dan dengan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas.
Rakyat dipaksa untuk bekerja semakin keras untuk membayar gaya hidup kerajaan para pejabatnya. Rakyat diminta untuk sabar, untuk legowo, untuk memahami, sementara mereka melihat anak-anak pejabat yang baru lulus kuliah tiba-tiba menjadi staf ahli, menjadi komisaris BUMN, menjadi juru bicara dengan gaji puluhan juta.
Negara kerajaan yang tidak jelas ini harus segera diakhiri. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa reformasi adalah era paling munafik dalam sejarah Indonesia, era di mana kita mengaku membenci kerajaan tetapi kita membangun kerajaan-kerajaan kecil di setiap sudut republik ini.
*) Akademisi/Ketum PWRI
