Wartain Banten | Pemerintahan | 08 Oktober 2025 — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang tepat sasaran dan sistematis dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Banten. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (8/10/2025).
Dalam sambutannya, Dimyati mengapresiasi peran Baznas selama ini yang telah membantu masyarakat melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Ia menilai Baznas memiliki kontribusi besar dalam mendukung program-program pemerintah daerah, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Intinya, Rakorda Baznas ini sangat membantu Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Dimyati.
Namun demikian, ia mendorong Baznas untuk terus memperkuat peran strategisnya dengan menajamkan sasaran program dan memperluas dampak pemberdayaan masyarakat.
“Pertama, penanggulangan agar bantuan yang diberikan betul-betul tepat sasaran. Kedua, pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu yang masih memiliki kemampuan fisik agar bisa mandiri. Ketiga, bidang pendidikan bagi anak-anak agar mendapat beasiswa dan terus bersekolah,” ungkapnya.
Selain itu, Wagub mengatakan bahwa Baznas lebih efisien dalam melaksanakan program sosial dibandingkan program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Dia mencontohkan operasi katarak yang dilakukan oleh Baznas dengan biaya yang jauh lebih murah.
“Baznas bisa melakukan operasi katarak hanya dengan biaya dua juta rupiah. Ini menunjukkan Baznas bekerja lebih efektif dan ekonomis,” katanya.
Karena itu, Dimyati meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan zakatnya melalui Baznas. Dia berpendapat bahwa penyebaran zakat secara kolektif akan memiliki efek yang lebih besar dan merata pada masyarakat.
“Saya minta semua birokrat, pegawai, dan pemerintah yang ada di Provinsi Banten menyalurkan zakatnya ke Baznas supaya bisa disalurkan dengan tepat. Kalau dilakukan sendiri-sendiri, justru tidak efektif dan berpotensi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Selain ASN, Dimyati juga mengingatkan para pengusaha yang menerima proyek dari Pemprov Banten untuk membayar zakatnya melalui Baznas. Ini adalah tindakan tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap pemerataan kesejahteraan di wilayah tersebut.
“Maka dengan Baznas, penyaluran zakat bisa dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis,” pungkasnya.
Dalam pidatonya, E Syibli Syarjaya, Ketua Baznas Provinsi Banten, menyatakan bahwa Rakorda 2025 bertujuan untuk menilai capaian program dari Januari hingga September 2025. Untuk akhir tahun dan tahun berikutnya, juga ada rencana untuk meningkatkan zakat.
“Program yang baik akan kita teruskan, dan kita tambah inovasi baru untuk kemajuan zakat di Banten,” ujar Syibli.
Ia menegaskan bahwa Baznas akan terus memperkuat empat elemen utama: kelembagaan, sumber daya manusia, digitalisasi, dan jaringan kerja sama, dengan bekerja sama dengan semua pihak.
“Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural. Maka kapasitas SDM, sistem digital, dan jejaring kolaborasi harus terus ditingkatkan agar pelayanan zakat semakin profesional,” jelasnya.
Pimpinan Baznas Republik Indonesia Zainulbahar Noor juga menghadiri rakorda secara online, menekankan pentingnya kerja sama antara Baznas pusat dan daerah untuk meningkatkan tata kelola zakat nasional. Ia mengucapkan terima kasih atas pencapaian Baznas Banten, yang dianggap memenuhi rencana Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan kerja sama antar lembaga zakat.(WartainBanten)
