Warta In | Palembang – Massa yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ) menggelar aksi unjuk rasa damai di Gedung PGRI Sumsel terkait Pelaksanaan Konferda PGRI Provinsi Sumsel yang diduga syarat dengan Kongkalikong.
Hal tersebut di sampaikan oleh koordinator aksi Ade Syawal Diansyah saat berorasi di Halaman Gedung PGRI Sumsel, Jum’at (27/12/24).
“Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat dihapuskan,”ujarnya.
Lebih lanjut Ade Syawal Diansyah mengatakan mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk negara kesatuan republik Indonesia.Di dalam kongres inilah,pada tanggal 25 November 1945 -seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.
“Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan suatu wadah tempat berhimpunnya para guru-guru dan tenaga kependidikan. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana perjuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan,”jelas ade syawal diansyah lebih lanjut.
“Mengenai Pelaksanaan Konferda PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27-28 di Hotel BESTON Palembang, Yang kami nilai syarat dengan konsfirasi (Kongkalikong) tidak aspiratif dan demokratis, Diduga sudah di kondisikan oleh Panitia dan PB.PGRI Republik Indonesia, Untuk Proses pemilihan Ketua PGRI Provinsi Sumatera selatan diduga sudah terkondisi dalam proses pemilihan ketuanya, ini Jelas tidak demokratis,”ujarnya.
Dengan ini kami dari Koalisi Penyelamat Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Menyatakan Sikap Aksi Demonstrasi Sebagai Berikut:
1.MEMINTA PB PGRI UNTUK LANGSUNG KE PGRI PROVINSI SUMSEL KARENA DIDUGA BANYAKNYA PELANGGARAN SELAMA PERSIAPAN PEMILIHAN KETUA BARU PGRI PROVINSI SUMSEL.
2.MEMINTA PB PGRI UNTUK SEGERA MENGKARATEKER ATAU MENGAMBIL ALIH PERSIAPAN SERTA PEMILIHAN KETUA PGRI PROVINSI SUMSEL YG BARU.
3.MEMINTA PB PGRI UNTUK MENGAUDIT SELURUH PENGELUARAN KEUANGAN PGRI PROVINSI SUMSEL MELALUI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBELUM LPJ AN KEPENGURUSAN PGRI PROVINSI SUMSEL BERAKHIR KARENA KEUANGAN PGRI PROVINSI SUMSEL BERASAL DARI IURAN ANGGOTA.
4.MEMINTA PB PGRI MENGUBAH KEPUTUSAN PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CALON KETUA DAN PENGURUS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN AD/ART SYARAT PENCALONAN KETUA DAN PENGURUS PGRI PROVINSI SUMSEL.
5.COPOT KETUA YPLP PGRI PROVINSI SUMSEL (Dasmen) KARENA DIDUGA SEORANG EX NARAPIDANΝΑ.
6.MEMPERTANYAKAN KONFERDA PGRI SUMATRA SELATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 27-28 KAMI NILAI SUDAH DIKONDISIKAN OLEH KEPANITIAAN KONFERDA DAN PB PGRI YG KAMI NILAI TIDAK ASPIRATIF DAN DEMOKRATIS.
7.MEMINTA KEJATI TANGKAP DAN PERIKSA HARTA KEKAYAAN KETUA PGRI SUMSEL DAN SELURUH PENGURUS PGRI SUMSEL.
Aksi massa Koalisi Penyelamat Pendidikan Provinsi Sumsel di terima oleh H. Ahmad Zulinto, SPd.,MM Ketua PGRI Sumsel yang mengatakan terima kasih kepada aksi massa Koalisi Penyelamat Pendidikan Provinsi Sumsel yang berunjuk rasa hari ini.
“Mengenai persiapan konferda PGRI Sumsel besok, saya jelaskan bahwa apa yang disampaikan hari ini berkaitan Konferda mungkin abal-abal, itu semuanya tidak benar, bahwa konferda ini adalah amanat dari pada kongres dan kita harus melaksanakannya.
“Konferda besok sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga dan kita sudah bentuk panitianya, dan kita sudah rapatkan “ujatnya lebih lanjut.
“Persoalan pencalonan apakah tunggal ataupun lebih salah satu itu urusan kabupaten/kota, kami sebagai panitia saat ini jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran di situ, kami tidak akan menyimpang daripada ketentuan, tidak ada monopoli,”pungkasnya.