33.4 C
Jakarta
Jumat, Juli 30, 2021

Aktivis 98: Darurat Wabah Saatnya TNI Lakukan Operasi Militer Selain Perang

AKTIVIS 98 : KONDISI DARURAT WABAH, SUDAH SAATNYA PRESIDEN JOKOWI MEMERINTAHKAN TNI UNTUK MELAKUKAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG

BOGOR – Dengan masih terjadinya lonjakan kasus Covid 19 diatas 50 ribu lebih dan kasus meninggal sudah nyampai kisaran 1000 orang pada hari kemarin (16/07/2021). Kondisi masyarakat sudah darurat korban akibat wabah keganasan wabah terus bertambah, rumah sakit sudah penuh, sampai pasien tidak tertangani, sementara kondisi di masyarakat masih abai menganggap enteng tidak disiplin melaksanakan prokes, sehingga kasus Covid 19 terus meningkat, korban meninggal terus bertambah.

Sebagaimana kondisi diatas pemerintah memperpanjang PPKM Darurat, sebetulnya kalau melihat situasi ditengah masyarakat sebaiknya Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI/Polri memerintahkan TNI untuk melaksanakan Military Operation Other Than War, – MOOTW, Operasi militer di luar kondisi perang istilah itu lazim dalam kajian Hukum Tata Negara HTN. Jadi tugas militer selain perang menjaga pertahanan juga membantu kondisi ketika negara dalam keadaan Darurat seperti sekarang ini menghadapi wabah pandemi Covid 19 sudah mengganas.

Kenapa harus TNI karena TNI sistem komando top Down , jadi semua perintah dilaksanakan secara efektif tapi semua atas keputusan perintah panglima tertinggi yaitu presiden.

Fungsi militer tidak hanya sebagai alat negara penghancur musuh. Negara, dalam keadaan tertentu memerlukan peran militer, bukan untuk tugas peperangan. Sifat dan karakter yang spesifik, disiplin dan mobilitas tinggi dan, pola kepemimpinannya yang bersifat top-down, menjadikan militer memiliki fungsi tugas khusus untuk negara dikala damai.

Berdasarkan UU No. 6/2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah telah menerbitkan Keppres No. 11/2020 tentang penetapan kedaruratan masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang “pembatasan sosial berskala besar” (PSBB) guna mengatasi penyebaran wabah. Dalam konteks itu, TNI dapat dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan -kebijakan teknis melalui
gelar OMSP untuk “membantu tugas pemerintahan di daerah” dan “membantu Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Bahkan, pemerintah dapat menggelar OMSP untuk “mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis”. Keppres No. 63/2004 telah mengatur kriteria obyek-obyek yang dimaksud tersebut, yaitu:
(i) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; (ii) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan
bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan; (iii) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau (iv) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Mengingat urgensi dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa, pemerintah dapat melibatkan personil TNI untuk menjaga fasilitas-fasilitas strategis seperti rumah sakit darurat dan pusat-pusat logistik.

Selanjutnya peraturan yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.
23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Pada prinsipnya, regulasi ini dapat diberlakukan apabila dalam penanggulangan wabah COVID-19, terjadi konflik bersenjata, ancaman kekerasan dan gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Pasal 1 regulasi ini mengatur bahwa pemerintah dapat mendeklarasikan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam 3 tingkatan keadaan, yaitu darurat sipil, militer, dan perang.

Kondisi pandemi wabah sekarang sudah jelas musuhnya wabah Covid 19 yang sudah memakan korban jiwa, merusak kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, Untuk keselamatan rakyat bangsa dan negara Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI, Polri punya alasan legitimasi jelas untuk memerintahkan TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) untuk menghadapi wabah, serta dengan komando mendisiplinkan masyarakat menaati semua intruksi pemerintah dalam menghadapi Covid 19.

Pernyataan sikap bersama diatas disampaikan oleh PPJNA 98 dan Barikade 98 Jabar ditandatangani oleh Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98, Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98 dan Budy Hermansyah Ketua Barikade 98 Jabar. (Redaksi)***

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!