Wartain Banten | Pemerintahan | 12 Februari 2026 — Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni memberikan corak tersendiri selama setahun menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Banten. Sikap responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat disebut menjadi poin plus utama dalam kepemimpinannya.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, Gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” kata Ade Irawan pada Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, kehadiran langsung gubernur di tengah masyarakat mampu membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Dengan komunikasi yang terbuka, kebutuhan riil masyarakat dapat segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Ade menilai, langkah tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Namun, ia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan yang paling mendesak agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, program prioritas Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta dinilai menjadi pembeda dibanding kepala daerah lain. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang tengah menggodok kebijakan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.
Meski demikian, Ade mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program pendidikan gratis harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu agar benar-benar berdampak pada pembangunan daerah.
“Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yg digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” paparnya.
Ade Irawan menekankan pentingnya pemerataan kualitas dalam program pendidikan gratis, baik bagi siswa, guru, maupun sarana pendukung.
Pemprov Banten dinilai harus menjadi motor peningkatan kompetensi tenaga pendidik, termasuk memberikan pelatihan dan akses pengembangan bagi guru sekolah swasta, agar akses pendidikan gratis sejalan dengan peningkatan mutu dan keterampilan.
“Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” paparnya.
Selain itu, ia mengingatkan Gubernur Andra Soni untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Meski KPK telah mengapresiasi capaian SPI dan MCSP Banten, penguatan sistem yang bersih dan reformasi kebijakan tetap diperlukan agar pembangunan tepat sasaran serta semangat antikorupsi menjadi budaya bersama di Banten.(WartainBanten)
