30.2 C
Jakarta
Jumat, Oktober 23, 2020

AMAL Demonstrasi di Kantor DPRD, BPN dan Kantor Bupati Luwu Utara

Warta.in, Lutra-Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Malangke (AMAL) menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksankan pada, 24 September 2020 di kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara yang belum mendapatkan titik temu.

Pihak BPN dan Tim APRESIAL KJPP, Anas Karim selaku Tim dalam pembebasan Lahan Irigasi D.I Baliase di Kecamatan Malangke tidak transparansi dalam penyampaian besaran ganti rugi yang di berikan kepada masyarakat yang di aliri jalur irigasi serta tidak adanya keterbukaan informasi publik di lakukan oleh pihak terkait.

Di Kecamatan Malangke terdapat 6 Desa yang terkena jalur irigasi di antaranya Desa Tingkara, Desa Tolada, Desa salekoe , Desa Takkalalla, Desa Malangke dan Desa Benteng.

Kepala BPN Kabupaten Luwu Utara, Didik Purnomo ditemui di kantornya, menyampaikan anggapannya mengenai permasalahan yang terjadi di Kecamatan Malangke, dimana dalam pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Malangke, sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Hal itu disanggah oleh Penanggung Jawab AMAL (Bayu), dimana pihak BPN Tidak menjalankan mekanisme yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 36 dan PP Nomor 56 tahun 2017.

Dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah mengenai luas lahan yang terkena jalur irigasi serta tidak ada penentuan besaran harga yang melibatkan masyrakat.

Seharusnya pihak yang terkait menjelaskan secara detail dan terperinci kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Yang lebih ironisnya lagi masyarakat disuruh tanda tangan setuju atau tidak setuju tanpa memberi pemahaman kepada masyarakat.

“Apabila masyarakat tidak setuju dalam besaran ganti rugi yang di berikan maka masyarakat harus berhadapan dengan pengadilan dengan membayar 12 juta,” papar Bayu selaku penanggung Jawab.

Disamping itu Kepala BPN Luwu Utara Didik Purnomo, enggan menandatangani pernyataan tertulis untuk mengenai musyawarah yang akan dilakukan kembali di kantor Kecamatan serta meminta BPN untuk transparansi data terkait jalur irigasi tersebut.

Kepala BPN Luwu Utara, berdalih bahwasannya kami akan mengkoordinasikan kepada Kanwil BPN Provinsi mengenai hal tersebut.

Hal itu memicu kemarahan masyarakat serta menimbulkan pertanyaan besar, ada apa yang terjadi di BPN?  Atau adakah indikasi Korupsi yang melibatkan pihak terkait?

Disamping itu, pihak Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara menyatakan sikap, serta tanda tangani hasil RDP yang siap mengawal masyarakat Malangke yang terkena jalur irigasi bungkam seribu bahasa, seolah mereka lupa dan bisu akan stetmen yang mereka lontarkan kepada masyarakat pada saat RDP tersebut.

“Mereka hanya mengantarkan masyarakat ke kantor BPN, dan kemudian pergi entah kemana tanpa pamit kepada masyarakat Malangke,” ungkap Bayu.

Aksi pun terus di lakukan oleh AMAL, untuk menemukan titik temu. Sehingga aksi dilanjutkan ke kantor Bupati Luwu Utara.

AMAL yang di koordinasi oleh Bayu menyampaikan ke PLT Bupati Luwu Utara, mengenai hal yang terjadi di Kecamatan Malangke bahwasannya Kecamatan Malangke, sudah muak dengan janji manis yang dilontarkan oleh pemangku kebijakan, masyarakat Malangke, lelah di anak tirikan seolah pemangku kebijakan acu tak acu mengenai kondisi yang  Malangke. (Ibe)

Latest news

Pelatihan Dasar Program PBM di Masa Pandemi Masuki Angkatan ke-IV

Warta.in, Bantaeng - Pelatihan dasar kewirausahaan Program Bantuan Modal (PBM) sudah memasuki angkatan ke-IV. Berlangsung di Aula SMA Neg. 4 Bantaeng, Jl. Merpati, Kecamatan...

Hari Santri Nasional 2020, Ini Harapan Kabaharkam Polri

Warta.in.com - Jum'at, 23 Oktober 2020. Jakarta - Kabaharkam Polri sekaligus Kaopspus Aman Nusa II 2020, Komjen Pol Agus Andrianto turut mengucapkan Selamat Hari Santri...

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi Pekerja Migran Indonesia Terlindungi

Warta.In - Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, kebijakan pemerintahan Jokowi semakin peduli memberikan jaminan perlindungan pada para pekerja migran dan para purna pekerja migran,...

TNI AD MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN U.I DALAM PELATIHAN

  JAKARTA-Warta.in Dalam upaya meningkatkan kualitas kemampuan kehumasan unsur pimpinan dan insan penerangan di jajaran TNI Angkatan Darat, TNI AD mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia...

Related news

Pelatihan Dasar Program PBM di Masa Pandemi Masuki Angkatan ke-IV

Warta.in, Bantaeng - Pelatihan dasar kewirausahaan Program Bantuan Modal (PBM) sudah memasuki angkatan ke-IV. Berlangsung di Aula SMA Neg. 4 Bantaeng, Jl. Merpati, Kecamatan...

Hari Santri Nasional 2020, Ini Harapan Kabaharkam Polri

Warta.in.com - Jum'at, 23 Oktober 2020. Jakarta - Kabaharkam Polri sekaligus Kaopspus Aman Nusa II 2020, Komjen Pol Agus Andrianto turut mengucapkan Selamat Hari Santri...

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi Pekerja Migran Indonesia Terlindungi

Warta.In - Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, kebijakan pemerintahan Jokowi semakin peduli memberikan jaminan perlindungan pada para pekerja migran dan para purna pekerja migran,...

TNI AD MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN U.I DALAM PELATIHAN

  JAKARTA-Warta.in Dalam upaya meningkatkan kualitas kemampuan kehumasan unsur pimpinan dan insan penerangan di jajaran TNI Angkatan Darat, TNI AD mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia...