Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 secara nasional resmi dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.
Peluncuran BSPS dirangkaikan dengan kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan berbagai lembaga, seperti BP Tapera, BRI, PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan dalam mengatasi persoalan perumahan. Menurutnya, program BSPS menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan menjadi sangat strategis dalam menghadirkan solusi perumahan yang inklusif,” ujar Andra Soni, Program ini menjadi langkah konkret dalam mengurangi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya menambahkan.
Andra turut membagikan kisah pribadinya saat pertama kali memiliki rumah subsidi pada 2003. Ia mengaku momen tersebut menjadi pengalaman emosional bersama keluarganya.
“Saat itu kami sampai menangis, namun rumah itu masih kami tempati hingga sekarang,” ujarnya. Saya doakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan program ini. Ini program luar biasa yang membuka jalan rezeki,” katanya menambahkan.
Berdasarkan data, alokasi BSPS di Provinsi Banten pada 2026 mencapai 3.322 unit hingga Maret, meningkat dibandingkan 2025 yang sebanyak 1.742 unit. Program ini berpotensi mencapai total 6.975 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Banten, dengan Kabupaten Tangerang menjadi penerima terbanyak.

Sementara itu, Maruarar Sirait menekankan bahwa pembangunan perumahan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Ia menyebut akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau menjadi kunci keberlanjutan program.
“Masyarakat harus diberikan akses pembiayaan yang murah dan aman, sehingga tidak terjerat rentenir dengan bunga tinggi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya kebijakan strategis dari pemerintah pusat, termasuk penurunan bunga pinjaman bagi nasabah PNM Mekaar serta alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan senilai Rp180 triliun. Maruarar turut mengapresiasi peran pelaku usaha mikro, khususnya perempuan, dalam menopang ekonomi keluarga.

Di sisi lain, Tito Karnavian menyampaikan bahwa program perumahan merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Rumah adalah kebutuhan dasar. Jika program perumahan berjalan masif, maka kemiskinan akan berkurang,” ujarnya.
Menutup kegiatan tersebut, Andra Soni menyatakan optimisme terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia yakin kolaborasi ini mampu menghadirkan hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Banten.(WartainBanten)































