Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Agustus 2025 — Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin penyampaian komitmen dan aksi nyata percepatan penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dari delapan provinsi di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya nasional untuk menekan angka kasus TBC dan mencapai eliminasi TBC pada 2030.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Forum Delapan Gubernur Percepatan Eliminasi Penyakit di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Delapan provinsi yang turut menyatakan komitmennya adalah Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Masing-masing provinsi menyampaikan rencana aksi dan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan TBC di wilayahnya.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan AM Putranto menandatangani Komitmen Percepatan Tercapainya Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
“Alhamdulillah, Provinsi Banten mendapatkan apresiasi atas capaian kinerjanya dalam rangka penanganan tuberkulosis,” kata Andra Soni.
Andra Soni menegaskan bahwa masih banyak yang harus dilakukan karena Indonesia saat ini menduduki posisi kedua di dunia untuk kasus TBC. “Dan, Alhamdulillah, 8 kabupaten/kota juga mendukung upaya-upaya ini,” kata Andra Son.
Andra Soni akan mengadakan rapat koordinasi dengan semua kabupaten dan kota di Provinsi Banten sebagai bagian dari komitmennya untuk mempercepat penghapusan TBC. Hasil dari rapat ini akan digunakan untuk membuat rencana aksi daerah yang lebih baik untuk mempercepat penghapusan TBC.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti memaparkan enam strategi percepatan eliminasi TBC di Provinsi Banten. Dimulai dengan komitmen bersama seluruh bupati/wali kota yang diwujudkan melalui pembuatan dan penyempurnaan regulasi terkait penanggulangan TBC. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan primer dan meningkatkan deteksi dini untuk mengurangi stigma terhadap pasien TBC.
Strategi kedua difokuskan pada peningkatan akses layanan kesehatan yang berpihak pada pasien, baik di tingkat primer, sekunder, maupun melalui pendekatan jemput bola. Strategi ketiga melibatkan optimalisasi promosi dan pencegahan, termasuk pemberian pengobatan pencegahan bagi kontak erat dan pengendalian infeksi.
Penguatan peran komunitas, mitra, dan multisektor menjadi strategi keempat yang dijalankan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan dunia usaha.
Selanjutnya, strategi kelima menekankan pemanfaatan hasil riset dan teknologi untuk mendukung deteksi, diagnosis, dan tata laksana kasus TBC secara inovatif di seluruh kabupaten/kota.
Terakhir, strategi keenam diarahkan pada penguatan manajemen program, mencakup perencanaan kebutuhan SDM, logistik, serta sistem pencatatan dan pelaporan di seluruh fasilitas layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.
Melalui keenam strategi ini, Provinsi Banten menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengeliminasi TBC secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kegiatan percepatan penanggulangan TBC mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, yang ditandai dengan kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto.
Dalam pernyataannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memimpin langsung upaya penanganan TBC, dengan mengerahkan seluruh otoritas dan sumber daya yang dimiliki.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tingginya beban TBC di Indonesia, yaitu 125 ribu kematian dan satu juta kasus per tahun. Ia menekankan bahwa kunci utama pengendalian adalah menemukan dan menangani kasus secara dini sebelum menyebar lebih luas.
Menko PMK Pratikno menyoroti posisi Indonesia sebagai negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Ia mengingatkan dampak serius TBC, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi, seperti menurunnya produktivitas hingga kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, Pratikno mendorong kepala daerah untuk menjadikan penanganan TBC sebagai program prioritas dalam perencanaan daerah, serta memperkuat implementasi, pemantauan, dan evaluasi hingga tingkat desa.
Keseluruhan arahan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat eliminasi TBC, sekaligus menyerukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi penyakit menular yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.(WartainBanten)
