26.3 C
Jakarta
Minggu, April 11, 2021

BARIKADE 98 SUMSEL: SIKAT MAFIA BARAS BULOG, BANGUN RICEMILLING

Warta.In.Sumsel – Dengan kondisi rendahnya harga gabah di Sumsel, membuat keprihatinan Barikade 98 Sumsel melakukan aksi keprihatinan atas kondisi harga gabah yang rendah, dengan membentangkan spanduk di pusat kota Palembang Sumatra Selatan, Kamis (25/03/2021).

Dalam pernyataan yang disampaikan Barikade 98 Sumatra Selatan dibacakan oleh Kordinator Aksi Andreas OP mengatakan ” Persoalan masih rendahnya harga gabah di sumatera selatan, menjadi perhatian khusus banyak pihak, dengan total luas lahan panen sebanyak 539.316 hektar dapat menghasilkan gabah yang cukup tinggi dan menjadikan sumatera selatan sebagai penghasil beras no 5 di indonesia, berdasar data BSP produksi gabah petani sumatera selatan selama tiga tahun terakhir, gabah yang dihasilkan tahun 2018 sebanyak 2.994.191.84 ton, tahun 2019 sebanyak 2.603.396.24 ton, tahun 2020 sebanyak 2.696.877.46 (*data BPS Sumsel), dengan hasil produksi yang melimpah tersebut seharusnya tidak terjadi persoalan untuk petani, katanya.

Selanjutnya “Tata niaga gabah dan beras sebagaiman diatur dalam Keppres No. 103 Tahun 2001 menugaskan bulog yang memiliki Fungsi, Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, distribusi beras, serta pengendalian harga beras, Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG, Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan
distribusi beras serta pengendalian harga beras, Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga
selain fungsi, bulog juga di berikan Kewenangan dalam hal Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, ungkapnya.

Dari apa yang menjadi fungsi dan kewenangan tersebut seharusnya tidak terdapat persoalan mendasar soal tata kelala beras dan gabah di Sumsel saat ini, PERMENDAG NO 24 TAHUN 2020 Menjadi dasar dalam pembelian beras di tingkat petani oleh Bulog dengan HPP, PERMENTAN NO 3 TAHUN 2017 menjadi Dasar pembelian gabah diluar kwalitas pemerintah di Penggilingan dan pembelian beras di luar kwalitas gudang bulog”.

Realiatas yang yang terjadi di sumsel sangat memprihatinkan, peran bulog yang harusnya menjadi oprator sekaligus regulator itu tidak berjalan, kehadiran tiga pengusaha besar PT. Rusna Jaya Putra Pangan, PT. Buyung Poetra pangan, PT. Karya Jaya Mandiri, sebagai pemain gabah dan beras di Sumsel yang menjadi mitra bulog, sebagai mitra bulog ketiga perusahaan tersebut bertugas membeli gabah petani dan menjual beras ke bulog menjadi matarantai setan rente bisnis gabah dan beras di sumsel, di tambah adanya pemain baru ricemilling PT Belitang Panen Raya , dan PT buyung Poetra sembada Tbk yang menjadikan sumsel sebagai base bisnis beras nasional, semakin mengokohkan peran para cukong sebagai penentu skema bisnis beras baik di tingkat harga beli dan harga jual , dengan hasil gabah sumsel yang mencapai 2.4 juta ton/ tahun, serta produksi beras tahunan yang mencapai 1.5 juta ton/ tahun menjadi gula yang manis bagi para pemburu rente dari bisnis beras dan gabah disumsel dan indonesia, ujarnya.

Sehubungan hasil investigasi/kajian telaah tehadap objek kinerja Bulog didapati temuan yang mengarah pada upaya dugaan permainan mafia dan kartel yang mengkooptasi BULOG Sumsel dan Pemerintah Sumatera selatan dalam kaitanya dengan tata kelola produksi gabah /beras, tata kelola logistik dan distribusi gabah dan beras diantaranya :
1. Adanya kebijakan bulog yang “tertunda” dari tahun 2016 untuk membangun ricemilling dan gudang di banyuasin.
2. Pembangunan dua pabrik ricemiling besar baru di sumsel sepanjang tahun 2000
3. Tidak masuknya Sumsel menjadi salah satu dari 13 daerah (Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi, Sumbawa, Sragen, Kendal, Subang, Bandar Lampung, Karawang, Cirebon, Luwu Utara, dan Grobogan) yang akan dibangun Modern Ricemilling Plant (MRMP) lengkap oleh bulog secara nasional disentra penghasil beras.
4. Di buatnya 2 BUMD ( PT SAI , dan BUMD Sei Sembilang yang menyalurkan beras di Kalangan ASN di Sumsel
Berdasarkan fakta lapangan yang kami sampaikan diatas, bahwa dugaan praktek mafia dan kartel beras disumsel
makin mendekati kenyataan jika dilihat dari ciri- ciri kartel diantaranya : Adanya persekongkolan antar beberapa
pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis, Timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis, Adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha. Sehingga untuk menyikapi kondisi akut tahunan persoalan rendahnya harga gabah ditangan petani, persoalan
tingginya harga beras dipasaran serta dorongan terciptanya tata kelola niaga beras dan gabah yang adil, maka BARIKADE 98 SUMSEL menyampaikan sikap dan tuntutan kepada pihak terkait :
1. Meminta kepada DIREKTUR UTAMA PERUMBULOG untuk mengalokasikan pembangunan 3 RiceMilling Plant dengan kapasitas produksi 90Ton /Jam di Sumatera Selatan untuk mendukung kinerja Bulog dalam menyelamatkan harga gabah ditingkat petani sesuai dengan HPP.
2. Mendorong dan meminta kepada Direktur Utama Bulog untuk melakukan reorganisasi, mitra bulog
sumsel sebagai bagian dari upaya pencegahan praktek kartel dan monopoly
3. Mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk mempercepat rencana usulan pembangunan Ricemilling plant
di Sumsel kepada perum Bulog.
4. Mendesak Kapolda Sumsel untuk dapat menurunka tim gakum untuk melakukan penyidikan, penyelidikan
adanya dugaa praktek kartel, dan monopoli tata kelola gabah dan beras di Sumsel
5. Meminta Gubernur Sumsel untuk mengambil langkah strategis terhadap potensi terjadinya praktek monopoli
dan kartel terhadap empat ricemiling besar di sumsel
6. Mendesak DPRD Provinsi Sumsel untuk melahirkan kebijakan politik yang pro terhadap petani Sumsel
dengan perda anti monopoly beras dan gabah
7. Mendesak Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan insentif terhadap selisih harga jual gabah pada saat panen di luar HPP.
8. Meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menertibkan BUMD yang dijadikan alat perpanjangan tangan mafia beras dan gabah di sumsel .

Barikade 98 Sumsel akan senantiasa mendukung terwujudnya program ketahanan pangan presiden Jokowi di
segala lini hingga titik darah terakhir!!. Karena persoalan pangan adalah persoalan bangsa, persoalan tanggung
jawab negara terhadap rakjatnya! Persoalan dalam mewujudkan sila ke lima pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pungkas Kordinator Aksi Andreas OP (Abdul Salam)***

Latest news

Related news