WARTA.IN, SUKABUMI || Mencuatnya Dugaan aliran transaksi keuangan mencurigakan hingga dugaan TPPU Rp 349 T di lingkungan Kemenkeu yang disampaikan oleh Mahfud MD harus dibuka seluas luasnya dan diusut tuntas kalau tidak merupakan bentuk penghianatan pada negara.
Ditengah rakyat kesulitan hadapi krisis paska pandemi sangat melukai dihadapan mata terjadi transaksi yang mencurigakan ratusan triliun.
Presiden Jokowi harus perintahkan Menkopolhukam, Kemenkeu, PPATK dan pihak pihak berwenang untuk membuka secara tranfarans ke publik seluruh rakyat Indonesia. Jika terbukti secara hukum tegakkan hukum seret para pelaku tanpa pandang bulu demi menjaga kehormatan dan kewibawaan negara, ungkap Aab Abdul Malik Pengurus Barikade 98 Sukabumi, Senin 03/04/2023.
Selanjutnya Aab mengatakan “Jangan biarkan koruptor perampok uang negara sikat habis. Uang negara dan aset negara harus diselamatkan jangan selalu dijadikan bancakan, ujarnya.
Permasalahan yang mengemuka TPPU 349 T itu salah satu persoalan yang ada. Harus menjadi momentum Presiden Jokowi saatnya membersihkan para koruptor yang masih bersemayam memanfaatkan birokrasi pemerintahan untuk merampok uang negara. Tidak hanya itu saatnya juga harus selamatkan aset aset negara yang dikuasai oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, ungkap Aab.
Ketegasan memerangi koruptor dan selamatkan aset negara itu merupakan salah satu amanah agenda reformasi memerangi KKN dan merupakan amanah pada pendiri bangsa dan para pahlawan bahwa negeri ini untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat bukan dirampok yang berdampak menyengsarakan rakyat, tegas Aab.
Kami yakin dan optimis Presiden Jokowi tidak akan kompromi akan sikat habis para koruptor dan oknum oknum yang merampas aset aset negara. Sebagai bentuk komitmen tegas pada semangat reformasi 25 tahun yang lalu, pungkas Aab.
