26 C
Jakarta
Selasa, Oktober 19, 2021

BBKSDA Sulsel Laksanakan FGD Bahas Hutan Adat TNGD

Warta.in, Mamasa – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengidentifikasi indikasi Wilayah Hutan Adat di Sekitar Taman Nasional Gandang Dewata, di Aula Hotel Matana 2, Kabupaten Mamasa. Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 28 September 2021 mengangkat tema “Kolaborasi Masyarakat Adat untuk Mendukung Kelestarian Taman Nasional Gandang Dewata melalui Identifikasi Indikasi Wilayah Hutan Adat di Sekitar Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD)” dibuka langsung oleh Bupati Mamasa, Dr. H. Ramlan Badawi.

Hadir dalam pelaksanaan FGD tersebut pemangku Adat Indo’na Tokeran Sepu dan Indo’na Rantebulan Timur.

Selanjutnya dari Lembaga Adat, Ketua Lembaga Adat Mamasa, Ketua Lembaga Adat Tawalian, Ketua Lembaga Adat Tabang, Ketua Lembaga Adat Bambang, Ketua Lembaga Adat Buntu Malangka dan Ketua Lembaga Adat Aralle.

Turut hadir pula Kepala Bapepelitbangda Kabupaten Mamasa, perwakilan OPD lingkup Kabupaten Mamasa, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Kepala KPH Mamasa Timur, Camat dan Kepala Desa peyangga TNGD Wilayah Kabupaten Mamasa.

Bupati Mamasa, Dr. H. Ramlan dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan TNGD yang baik perlu melibatkan peran serta para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah pusat/daerah, pemangku adat setempat serta masyarakat.

“Program pengelolaan TNGD harus terkoneksi dengan program pembangunan daerah serta dalam implementasinya perlu dikolaborasikan dengan lembaga adat (melalui tetua adat), OPD dan para pemangku kepentingan,” kata Bupati Ramlan Badawi.

Lanjut Ramlan Badawi keberadaan TNGD diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Mamasa.

Diakhir sambutannya Bupati Mamasa menekankan agar seluruh pihak dapat saling berkerjasama untuk menjaga kelestarian TNGD demi generasi yang akan datang serta sebagai kebanggan daerah Mamasa.

Direktur Jenderal KSDAE sebagai Keynote Speech FGD yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Ir. Jefry Susyafrianto, M.M menyampaikan bahwa masyarakat sebagai subyek pengelolaan TNGD serta pentingnya penghormatan terhadap nilai budaya dan adat.

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M. menjelaskan, masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Lebih lanjut Ir. Jefry Susyafrianto, M.M. menjelaskan, Ditjen KSDAE akan bekerja sama dengan desa dan kelompok masyarakat. Hanya dalam kelompoklah dapat dibangun nilai-nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerjasama, dan tanggung renteng dalam rangka membangun tujuan kelompok dan pembelajaran bersama.

“Secara tidak langsung model ini dapat mendorong dilaksanakan dan diperkuatnya prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 72 tahun yang lalu,” pungkas Jefry Susyafrianto.

Ir. Thomas Nifinluri., M.Sc. selaku Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepala Desa selama ini merupakan mitra terbaik BBKSDA Sulsel dalam mendukung pengelolaan TNGD terhadap pemberdayaan masyarakat di desa penyangga.

Dalam pengelolaan TNGD, kata Thomas, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti inventarisasi ekosistem, inventarisasi ODTWA, inventarisasi TSL serta pembentukan MPA dan MMP serta sosialisasi TNGD.

Thomas menuturkan terkait keberadaan wilayah hutan adat disekitar kawasan TNGD yang terindikasi beririsan langsung dengan kawasan perlu dilakukan identifikasi indikasi wilayah adat yang diawali dengan FGD dan dilanjutkan pengecekan lapangan yang melibatkan para pihak terkait.

“Setelah kegiatan FGD ini akan dilakukan ground check terhadap indikasi hutan adat yang akan didampingi langsung oleh tokoh adat masing-masing,” tegas Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc. dalam sambutannya.

Mengakhiri sambutan Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan menyampaikan harapannya agar materi-materi yang disampaikan dalam FGD dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat adat.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat disebutkan bahwa terdapat 17 wilayah keadatan. Dari 17 wilayah keadatan tersebut terdapat 8 diantaranya yang berbatasan dengan Taman Nasional Gandang Dewata adalah Tabulahan, Aralle, Mambi, Bambang, Rantebulahan, Osango, Buntukasisi, Mamasa/Rambu Saratu, Tawalian dan Tabang

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img