Anggota Komisi V ,DPR Ri
warta.in
Jakarta Senin, 21 November 2022 gempa berkekuatan 5,6 SR mengguncang Cianjur dan menghancurkan ratusan bangunan. Data terakhir Selasa, 22 November 2022 siang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada ratusan orang meninggal dunia akibat gempa tersebut dan ratusan lainnya luka-luka serta, 13.784 warga mengungsi, dan 343 rumah dinyatakan rusak berat.
Tiga kecamatan terdampak paling parah yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cilaku.
” Kami turut berduka cita atas terjadinya gempa di Cianjur. Kami juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memastikan negara bakal membantu warga yang mengalami kerusakan rumah dengan sejumlah uang, yaitu rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta. Nantinya, rumah-rumah yang hendak dibangun haruslah berkonstruksi tahan gempa,” Ujar H.Suryadi Jaya Purnama lewat Keterangan Pers kepada wartawan media ini.
Menurut Anggota Komisi V DPR RI ini dengan dibangunnya Rumah Tahan Gempa tersebut maka warga yang menghuni rumah itu bakal aman.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa gempa di Cianjur sebenarnya tidak terlalu besar karena termasuk kategori gempa dangkal .
Namun menimbulkan kerusakan signifikan yang diduga penyebabnya struktur bangunan di wilayah terdampak tidak memenuhi standar tahan gempa.
” Banyak sekali rumah yang dibangun tanpa mengindahkan struktur aman gempa ,karena menggunakan besi tulangan atau semen standar. Selain itu, BMKG menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk Cianjur, termasuk dalam kawasan seismik aktif sehingga menjadikan wilayah-wilayah itu memang rawan dan sering terjadi gempa,” tandasnya.
Melihat kenyataan banyak korban jiwa dan materi akibat gempa kemarin, pria yang sering dipanggil SJP, minta agar Kementerian PUPR menyediakan contoh rumah tahan gempa di Cianjur.
Dan melakukan edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat agar menyesuaikan rumah eksisting menjadi rumah tahan gempa, juga menggunakan bantuan uang dari Pemerintah untuk membangun rumah tahan gempa sesuai dengan standar SNI 1726-2019.
Selain itu, perlu diangkatnya tenaga penyuluh bangunan, sebagaimana pertanian juga ada penyuluhnya. Mengingat Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Selain itu dia juga minta agar begitu tanggap darurat selesai lalu masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
” Kementerian PUPR dapat segera membangun Hunian Tetap (Huntap), menggantikan rumah-rumah masyarakat yang rusak berat. Huntap dibangun KemenPUPR dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan oleh Puslitbangkim KemenPUPR,” terangnya.
Sambil melanjutkan, RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat.
Dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Kementerian PUPR sendiri baru saja menyelesaikan tahap ke-2 pembangunan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan teknologi RISHA yang mencontoh Huntap di Lumajang, Jawa Timur.
Selain berkaitan dengan teknologi antigempa, dia berharap agar anggaran penanganan bencana pada tahun 2023 dapat ditambah seperti halnya anggaran penanganan bencana tahun 2022 KemenPUPR yang ditambah sebesar Rp 0,71 triliun.
Hal ini mengingat prioritas utama Program T.A. 2023 KemenPUPR salah satunya adalah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam.
“Ke depan, kita perlu mendorong Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait agar dapat memberikan perhatian terhadap desa-desa rawan bencana. Sebab menurut data BPS pada tahun 2021 dari sekitar 81 ribu desa di Indonesia baru 9.956 desa yang telah dilengkapi perlengkapan keselamatan dan 6.747 desa yang telah dilengkapi rambu-rambu dan jalur evakuasi.
Bila dilihat dari dua aspek ini saja, hanya sekitar 10% desa yang siap menghadapi bencana. Belum lagi dari aspek teknis lainnya seperti bangunan anti gempa dan lain sebagainya,”ulasnya.
Ke depan, lanjut SJP, agar Pemerintah membuat program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat desa. Sejauh ini, program tersebut belum terlihat serius, misalkan Kementerian Desa PDTT pada tahun 2022 ini membuat program peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan target hanya 400 orang, itu pun akhirnya turun menjadi 120 orang saja.(sr)
