Sukabumi, Warta.in || Sejumlah warga sekitar lingkungan SDN Dewi Sartika mengeluh atas relokasi PKL dari Jl IR Juanda (Dago) ke Jalan Dewi Sartika. Selain membuat kemacetan di depan lingkungan pendidikan, juga dianggap menggangu ketenangan dan kenyamanan proses belajar mengajar.
Sejumlah orangtua siswa SDN CBM memprotes Kebijakan Walikota Sukabumi Achmad Fahmi yang merelokasi PKL Dago Ke depan SDN CBM Dewi Sartika tersebut.
Mereka menyampaikan keberatan ke Pemkot, Dinas Perhubungan juga ke Dinas Pendidikan.
Namun hingga hari ini belum ada tanggapan serius dari balai kota terkait keberatan warga lingkungan sekolah.
Pantauan Warta.in di lokasi Jalan Dewi Sartika yang memiliki lebar sekitar 6 meter dengan panjang lebih kurang 500 meter ini digunakan juga sebagai area palkir ASN Pemkot Sukabumi, sehingga menjadi sempurna menambah kemacetan.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Abdurahman saat dikonfirmasi terkait pengalih fungsian jalan menjadi pasar tidak dapat dihubungi. Salah seorang staf mengatakan pak kadis sedang dinas luar. Demikian juga dihubungi melalui telepon sedang tidak aktif.
Ketua Himasi Danial Fadilah menyesalkan kebijakan walikota tersebut. Menurut Danial selama ini konsep walikota semakin kacau.
Danial menegaskan dari awal pembuatan kawasan pedestrian Dago yang dihuni PKL juga sudah salah kaprah. Apalagi sekarang dipindah ke depan SDN CBM Dewi Sartika.
“Ini cermin buruk pimpinan daerah yang memberikan contoh mengangkangi aturan. Perubahan fungsi jalan itu ada aturannya. Pelanggaran aturan ini dilakukan bertahun tahun seperti di jalan jalan lainya yang dijadikan pasar,” ujar Danial.
Lebih jauh Danial mengatakan Pemkot Sukabumi tidak memiliki konsep tata ruang yang jelas. Selama sepuluh tahun ini penataan kota amburadul.
“Coba lihat pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat perdagangan menumpuk di satu titik. Sehingga menimbulkan multy efek yang berdampak pada psikologis,” katanya.
Dilihat dari histori lanjut Danial penempatan pusat pendidikan di Kota Sukabumi oleh pejabat pendahulu itu sudah tepat. Beberapa sekolah negeri mulai SMP dan SMA dibangun jauh dari pusat kebisingan agar tidak menggangu proses belajar mengajar.
“Anehnya kajian apa yang digunakan oleh mereka (pejabat) yang menyandang gelar M.pd. Bahkan banyak yang bergelar Doktor. Tata kota semakin semrawut,” ujarnya.
Danial juga menyoroti proyek pembangunan Lapang Merdeka yang catnya sudah mengelupas padahal usianya masih seumur jagung.
Proyek penataan lapang Merdeka bernilai sekitar 8 Miliyar sedangkan penataan mesjid agung sekitar 7 Miliyar.
Nilai proyek ini menurut sangat fantastis diluar logika kepatutan karena tidak sesuai dengan hasil. Penataan Lapang Merdeka hanya pembuatan WC di sebelah Utara dan pembanguan tugu saja. Sedangkan podium dan lain lainya hanya dicat saja.
Untuk penataan Mesjid agung lanjut Danial hanya membuat kolam penataan WC pemasangan batu dan lampu. Selain itu penataannya juga tidak mengikuti konsep alam bahkan di area ini suasananya menjadi gersang.
“Jika BPK pair tentu dua proyek tersebut menjadi atensi menyangkut kepatutan pengunaan anggaran,”
Danial berharap BPK hari ini turun tangan untuk melakukan audit terhadap proyek pembangunan tersebut. Pasalnya BPK sebelumnya terindikasi tidak profesional dibuktikan dengan kasus OTT Bupati Bogor yang melibatkan BPK yang sebelumnya. Padahal masa auditnya berbarengan dengan Kita Sukabumi. (Red)