Warta In | Palembang, – Puluhan massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Aggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel sambangi Markas Besar Polisi Daerah Polda Sumsel (Mapolda Sumsel) untuk meminta Kapolda Sumsel untuk memeriksa Kepala Sekolah di Sumsel Khususnya Kota Palembang terkait Dugaan melakukan Indikasi Korupsi Penyalagunaan dana BOS, PSG, Komite dan Dana Pembangunan. Hal ini dikatakan ketua BPI KPNPA RI Sumsel Feriyandi kepada awak media, usai melakukan unjuk rasa di Mapolda Sumsel, Senin (22/04/24).
Menurut Feri, selama ini BPI aktif dalam menyoroti pengunaan anggaran BOS dan PSG. Bahkan pada tahun lalu sempat melaporkan dugaan korupsi pada SMA negeri 19 Palembang terkait dana komite yang saat ini telah berjalan di PN Palembang. Hal ini pun sejalan dengan visi dan misi BPI untuk mengawal dan meneliti semua kebijakan penyelenggara negara.
“Jadi kami mendapat infomrasi terkait dana Bos dan PSG di SMA 16, SMA 18, SMA 19, SMA 11, SMA SMK 5, SMA 7 Palembang. Diduga kuat ada masalahnya,” katanya.
Selain itu Feri menegaskan jpihaknya akan mengumpulkan data dugaan ataupun indikasi kesalahan pada penggunaan dana BOS dan PSG di sekolahan tersebut untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Feri membeberkan modus yang kerap terjadi di sekolah selain dugaan pungli di SMA juga berpariasi dimana disebutkan dengan modus beli seragam. Dan diduga apabila walimurid tidak mampu membayar maka calon peserta didik otomatis gugur masuk ke SMA tersebut. Selain itu juga diduga pungli tersebut dilakukan dengan dalih untuk sumbangan komite tetapi diduga tidak melalui rapat komite. Oleh sebab kami sangat menyayangkan praktek dugaan pungli tersebut.
Dan, yang terakhir adanya permainan dalam memberikan laporan penggunaan dana Bos dan PSG. “Oleh sebab itu kami penggiat anti korupsi segera menindaklanjuti laporan-laporan yang kami terima untuk segera kami laporkan atas dugaan-dugaan yang mengarah kepada sekolah tersebut,”pungkasnya.
