29.8 C
Jakarta
Rabu, Desember 8, 2021

BPI KPNPA RI Menggelar Seminar Hukum Tipikor dan Potensi UMKM Era Digital

Warta.in, Jakarta, 3 Maret 2021 – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mengadakan seminar dengan penguatan kaderisasi seluruh propinsi yang tersebar seluruh Indonesia di Hotel Aston City Kemayoran Jakarta Pusat dengan tema Hukum Tipikor dan membangun potensi UMKM lewat teknologi digital pada hari Rabu, 3 Maret 2021.

Seminar ini dihadirkan oleh seluruh jajaran baik dari Kapolda Metro Jaya, Kejati, dan seluruh kader yang tersebar di setiap propinsi yang sudah terbentuk.

Seminar ini sekalian memberikan penghargaan kepada Polda Metro Jaya, Gurbenur Aceh dan juga Kejati atas sinergitas dan capaian kinerja kepuasan publik. “Kita memberikan penghargaan ini atas kepuasan pelayanan publik dan penegakan hukum yang baik”, ungkap Ketua BPI KPNPA RI Tb. Rahmad Sukendar (3/3/2021).

Setelah pemberian penghargaan terhadap instansi Pemerintah, BPK KPNPA juga melakukan pendatanganan kerjasama dengan Perusahaan ACM Miles yang diwakilkan Alisha Fianne (Execitive Board UMKM Memiles).

Dimana dalam acara Seminar ini, hadir sebagai narasumber maupun diwakilkan adalah :

1. Irjen Pol Drs. Fiandar (Direktur Hukum Mabes Polri)

2. Dr. Sunarta (Jam Intel)

3. Alisha Fianne J. Sanger JE (Executive Board UMKM Memiles)

4. Dr. Fadil Zumhara SH, MH (Jaksa Agung Muda Pidana Umum)

5. Brigjen pol. Drs. Erwin C. Ruswana SH, MH (Pembina BPI KPNPA RI)

6. Misradi, SH ( Sekjen BPI KNPA RI)

7. Rahmat Sukendar (Ketua Umum BPI KNPA RI)

Pelayanan publik yang baik serta penegakan hukum yang baik selalu menjadi prioritas untuk kemajuan negara sehingga perlu ada sinergitas antara BPI KPNPA RI dengan seluruh stackholder yang ada.

“Kita silaturahmi serta ada komunikasi dan ada koordinasi yang Baik bagaimana sesungguhnya ada penegakan hukum yang baik dimana kita tidak bisa sendiri dan kita tidak bisa one man one show dimana kita tidak bisa sendiri-sendiri dan kita harus tau wewenang kita masing-masing sebab penegakan hukum ini adalah selalu yang di utamakan dimana kita harus mengetahui apa persoalan yang ada di masyarakat yang harus kita kerjakan dengan adanya transparansi terhadap seluruh kebijakan”, tegas Kombes Imam Irwasda Polda Metro Jaya (3/3/2021).

Adanya kerjasama yang baik dari semua tingkatan yang ada membuat penegakan hukum itu berjalan sempurna dimana lembaga penegakan hukum harus selalu menjadi rekan dengan berbagai lembaga guna menyerap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Jadi BPI mengeritik kinerja pelayanan publik di bidang penegakan hukum dimulai bahwa di wilayah kerja kejati DKI dianggap berhasil memberikan pelayanan sehingga menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme serta pungli”, ungkap Yunovita Jaksa Pratama IV B (3/3/2021).

Harapan kita semua adalah negara ini ke depannya bisa bebas dari korupsi sehingga indonesia akan maju maka diperlukan sinergitas dari semua lembaga yang ada baik penegak hukum maupun lembaga-lembaga yang berkaitannya.

“Kita sudah tersebar ke tiga puluh empat propinsi tapi yang aktif hanya dua puluh lima propinsi dan yang hadir dua puluh propinsi sehingga kita perlu kaderisasi yang kuat kita serta bersinergi yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan”. Tutup ketua BPI KPNPA RI Tb. Rahmad Sukendar (3/3/2021).

Seperti yang disampaikan Alisha Fianne (Executive Board UMKM Memiles) dihadapan awak Media bahwa : “Berbicara tentang UMKM ini sebenarnya ini adalah salah satu peluang bagi ACM Memiles bahwa untuk memasarkan / mengenalkan dan mensosialisasikan digital aplikasi Memiles ini, kalau dilihat dari perorangan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang jadi bisa dikenal tetapi dengan kerja sama dengan beberapa organisasi yang mewakili dari beberapa daerah contoh hari ini, kita bisa mensosialisasikan kepada pimpinan-pimpinan daerah wilayah dari BPI berarti untuk hal ini menjadi terobosan melalui komunitas termasuk ketua korwilnya untuk bisa mendampingi / melayani dalam memberikan pelatihan atau mensosialisasikan memiles ke 100 UMKM perwilayah karena kita mau dari daerah sudah makin pintar bagaimana kita maksudnya sebagai ketua-ketua korwil BPI tersebut supaya lebih keliatan memberikan bantuan solusi UMKM itu seperti apa para pelaku UMKM.

Ini juga adalah salah satu punggung program dari ACM untuk membantu program Pemerintah seperti Presiden Jokowi sangat konsen dengan perkembangan UMKM, bagaimana UMKM ini bisa up to digital / transformasi digital artinya membuka lapangan pekerjaan, memberikan tambahan penghasilan dan membawa perubahan secara sosial dan ekonomi.

Terkait dari tantangan 5 korwil daerah BPI yang terpilih dari ACM untuk merekrut UMKM di daerahnya masing – masing. Maka tugas dari ACM tersebut adalah memfollow up dan memberikan pelatihan tersebut yang mereka rekrut di daerah masing-masing untuk membantu UMKM tersebut bisa reformasi di digital maupun marketplace / digital ACM tersebut. Jadi dengan begitu cara terstruktur mereka juga bisa sharing digital ke wilayah-wilayah tersebut.

Dalam hal transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia ACM melihat dari wilayah pedalaman atau pedesaan yang susah terkoneksi jaringan internet bagi pelaku umkm yang baru mengenal dunia digital dalam menjalakan usaha tersebut maka dari itu ACM memberikan suatu terobosan mau tidak mau mereka ACM harus memaksa mereka untuk bisa. mengenal transformasi digital yang akan menjadi tantangan ACM : 1. Bagaimana bisa membuat mereka itu mengerti dan memahami bahwa Aplikasi memilales itu tidak sulit / tidak ribet seperti virtual asisten shopee tanpa harus bingung sehingga dia bisa melakukan penjualan dan pembelian di bisnis mereka.
2. Kalau menyangkut dengan internet, dan kuota dan sebagainya ACM juga mempunyai program pendampingan didalam suatu daerah itu ACM bekerja sama dengan Indie Home dan Telkomsel selama 3 bulan diberikan jatah 50 gb perbulan akan menyiapkan untuk program gratis internet bagi para pelaku UMKM di daerah-daerah pedalaman yang susah akan internet sehingga mereka bisa melalukan bertransaksi, berkreatifitas produk UMKM sendiri,dll. Perlu diketahui ACM sudah memiliki 300 UMKM dari target 1 juta UMKM yang harus mereka latih/bina melalui komunitas/organisasi lainnya.

Harapan kedepan untuk Dunia UMKM bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi itu benar-benar melakukan transformasi digital bukan hanya sekedar berbicara, news dan sebagainya tetapi ACM mengimplementasikan dan menjalankan apa yang menjadi program Presiden Jokowi bisa dijalankan lewat kerjansama BPI dengan ACM karena UMKM ini adalah salah satu sumber ekonomi Indonesia dan membuat sukses UMKM ini naik kelas secara ekonomi dan finansial.

Dalam menghadapi pandemi covid19 saat ini banyak para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya terkendala masalah keuangan maka dari itu ACM melalui mitra usahanya bekerja sama untuk membantu meminjamkan, mensupport para pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya dalam transformasi digital.” tutupnya.

Pewarta:(Agustina Maria)

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!