Kebijakan terbaru tentang penyaluran gas LPG 3 kg di Indonesia mempunyai dampak yang amat besar, baik dari sisi sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Di sebuah sisi, kebijakan ini dikehendaki untuk membantu kalangan kurang mampu dengan memastikan kalau gas LPG bisa didapat dengan harga yang terjangkau dan pas sasaran. Tetapi, sisi lainnya, pengawasan yang makin ketatpun mampu menimbulkan hambatan baru, semacam penyalahgunaan dan dampak negatif untuk sektor pedagang kecil.
Kesuksesan peraturan ini amat terikat dengan implementasi yang bagus dan harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait. Pembaruan dalam sistem penyaluran dan pengawasan yang memakai teknologi bisa menolong memperkeci; ketidakteraturan dan menjamin kalau gas LPG 3 kg bisa sampai ke masyarakat yang memerlukan tanpa halangan.
Diantara usaha kecil dan menengah (UKM), LPG 3 kg merupakan bahan bakar yang amat vital. Tetapi, kebijakan ini bisa berdampak pada kelangsungan bisnis mereka, khususnya apabila pembatasan distribusi dan harga gas LPG makin ketat. UKM yang memerlukan LPG dengan jumlah banyak kemungkinan mengalami kesulitan untuk memperoleh pasokan, terutama jika mereka tidak termasuk dalam daftar yang didahulukan.
Keluhan juga datang dari salah satu penjual toko mini market di kawasan Cireundeu Ciputat Timur, ibu Wati Rahmawati yang diwawancarai Senin, 3 Februari 2025, di mana dirinya merasakan betul dampak kebijakan tersebut yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan.
“Gimana gak repot, sekarang ambil gas dibatasi. Harus antri juga. Belum jaga toko. Kerjain pekerjaan rumah tangga. Gak sempatlah. Kondisi seperti ini ribet banget,” terangnya.