Talang Akar, KC Talang Ubi — diduga Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Talang Akar menjadi sorotan. Berdasarkan data yang dihimpun, total pagu Dana Desa mencapai Rp1.016.057.000. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar justru terserap pada pos keadaan mendesak sebesar Rp453.600.000, disusul anggaran penanggulangan bencana Rp50.000.000.
Besarnya porsi anggaran pada pos non-fisik itu memunculkan tanda tanya publik, terutama terkait dasar penetapan kategori “keadaan mendesak” yang menyerap hampir setengah dari total dana desa.
Sejumlah pihak menilai, pemerintah desa perlu menjelaskan secara rinci landasan kebijakan tersebut, termasuk peruntukan anggaran dan indikator yang digunakan dalam menetapkan kondisi darurat.
Tak hanya itu, realisasi konkret dari anggaran Rp453.600.000 juga dipertanyakan. Masyarakat berhak mengetahui program apa saja yang dijalankan serta siapa penerima manfaat dari dana tersebut.
Sorotan juga mengarah pada anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp50.000.000. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai jenis bencana yang dimaksud, waktu kejadian, serta bentuk kegiatan yang direalisasikan di lapangan.
Di sisi lain, kegiatan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan, prasarana jalan desa, hingga sarana posyandu turut menjadi perhatian. Publik mempertanyakan apakah seluruh pekerjaan tersebut benar-benar terealisasi sesuai spesifikasi teknis dan volume anggaran yang telah ditetapkan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama. Warga menilai pemerintah desa seharusnya membuka akses terhadap dokumentasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, serta bukti realisasi penggunaan anggaran kepada publik.
Selain itu, muncul pertanyaan apakah penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini telah melalui proses audit oleh Inspektorat atau lembaga berwenang lainnya, serta bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut.
Dengan besarnya alokasi pada pos non-fisik, mekanisme transparansi kepada masyarakat juga dinilai perlu dievaluasi. Keterbukaan informasi dianggap penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Talang Akar belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah pertanyaan tersebut. Jika tidak ada klarifikasi, persoalan ini berpotensi terus bergulir dan menjadi perhatian publik sebagai bagian dari tuntutan keterbukaan informasi dan pengawasan dana desa.
