Wartain Banten | Pemerintahan | 15 Oktober 2025 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten menggelar dialog bersama komunitas pengemudi angkutan kota yang tergabung dalam Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas (Palima–Cinangka). Pertemuan ini berlangsung di Gerbang Utama Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Rabu (15/10/2025).
Pertemuan berlangsung kondusif dan menjadi ruang terbuka bagi para pengemudi angkot untuk menyampaikan aspirasi mereka, khususnya terkait pelaksanaan uji coba layanan Trans Banten Koridor 3 rute Pakupatan–Sindangsari.
Dalam dialog tersebut, perwakilan komunitas angkot menyampaikan sejumlah masukan, antara lain permintaan evaluasi terhadap trayek dan jam operasional Trans Banten. Mereka juga menyampaikan harapan agar Pemprov Banten dapat memfasilitasi pertemuan langsung dengan Gubernur Banten guna membahas lebih lanjut dampak program ini terhadap pengemudi angkutan reguler.
Menanggapi hal itu, Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, termasuk para pengemudi angkutan umum. Ia menjelaskan bahwa peluncuran Trans Banten Koridor 3 dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya di wilayah yang sebelumnya belum terlayani angkutan umum.
“Rute Pakupatan–Untirta Sindangsari ini kami uji coba karena dari Sindangheula ke Palima tidak ada angkutan yang beroperasi. Uji coba dilakukan agar pemerintah dapat memperoleh data lapangan dan masukan dari masyarakat, termasuk para pengemudi angkot,” ujar Tri.
Menurut Tri, Pemprov Banten siap untuk melakukan penilaian, terutama yang berkaitan dengan waktu operasional dan penyesuaian trayek, agar Trans Banten berjalan lancar tanpa mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pengemudi angkot.
“Kami sepakat untuk melakukan evaluasi. Namun tidak ada kebijakan penutupan. Operasional Trans Banten akan tetap berjalan dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi bersama,” tegasnya.
Menurut Tri, kehadiran Trans Banten adalah bagian dari upaya meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi sekaligus mempertahankan angkutan konvensional.
“Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil, merata, dan berpihak kepada masyarakat tanpa meniadakan peran pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” ujar Tri.
Menurut Gery Wijaya, Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, para pengemudi berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi mereka yang terdampak dari kebijakan transportasi baru.
“Kami menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Trans Banten dan memberi ruang dialog dengan para pelaku transportasi konvensional. Kami juga tengah menyiapkan kajian serta usulan solusi agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang,” ungkap Gery.
Ia menyatakan bahwa aksi yang dilakukan bukanlah penolakan terhadap keberadaan Trans Banten, tetapi sebagai cara untuk menyampaikan masukan secara damai dan konstruktif.
“Kami mendukung peningkatan transportasi publik di Banten, tetapi kami juga ingin agar para sopir angkot tidak tersisih. Harapannya, pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung di depan gerbang utama KP3B tersebut berjalan tertib dan berakhir dengan komitmen bersama untuk terus berkomunikasi melalui mekanisme resmi antara Dishub Banten dan perwakilan komunitas angkutan.(WartainBanten)
