Warta In | Palembang – Ormas Forum Cakar Sriwijaya (FCS) kota palembang menggelar audensi bersama anggota DPRD Sumsel komisi V perihal larangan berhijab anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang viral mencuat dibeberapa media sosial sehingga membuat kisruh.
Audensi tersebut diterima langsung Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Syaiful Padli beserta anggota di ruang rapat Banggar DPRD Sumsel, Kamis (22/8/2024).
Ketua ormas Forum Cakar Sriwijaya kota palembang Ibnu Fauzan mengatakan, menyikapi kebijakan atau aturan yang dibuat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) terkait penyeragaman pelepasan hijab anggota Paskibraka putri muslim 2024 justru menimbulkan asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksana pengibaran bendera pada 17 Agustus 2024 lalu.
“Selain itu, Ketua BPIP Yudian Wahyudi beberapa kali membuat pernyataan yang kontra seperti larangan memakai cadar di kampus pada 2018 lalu, lalu dia menyebut agama sebagai musuh Pancasila pada 2020 lalu. Kami menilai hal ini terdapat adanya pelanggaran HAM, Norma Agama dan diskriminasi,” kata Ibnu.
Maka dari ini, FCS mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Yudian Wahyudi sebagai Ketua BPIP karena telah melanggar UUD 1945, HAM dan merusak Kebhinekaan Indonesia. “Kami meminta Presiden Jokowi meninjau ulang fungsi dan tujuan terbentuknya BPIP,” Ibnu Fauzan.
