Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026 — Gubernur Banten, Andra Soni, mengapresiasi penunjukan Provinsi Banten sebagai proyek percontohan pelaksanaan optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan tata kelola keuangan di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri kegiatan Jaga Desa dan Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tangerang yang digelar di Lemo Hotel Serpong, Kamis (12/3/2026).
“Alhamdulillah, Provinsi Banten menjadi proyek percontohan dari kegiatan optimalisasi program Jaga Desa Kejagung RI,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, melalui program tersebut diharapkan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif. Andra menilai optimalisasi program Jaga Desa perlu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pendampingan dari pihak kejaksaan.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan BPD sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan desa dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Agar semua program, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, bisa berjalan maksimal dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, menyatakan program Jaga Desa mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel melalui sinergi dengan peran pengawasan BPD.
“Agar para anggota BPD bisa lebih tajam dalam pengawasannya, maka disinergikan dengan program Jaga Desa. Ini bukan dalam rangka mencari kesalahan atau melakukan kriminalisasi,” tegas Reda.
Ia menegaskan program ini bukan untuk mencari kesalahan, serta meminta BPD tetap melakukan pengawasan langsung di lapangan meski laporan keuangan desa sudah terintegrasi dalam sistem Siskeudes dan aplikasi Jaga Desa.(WartainBanten)
