Wartain Banten | Pemerintahan | 2 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Banten, Andra Soni, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia atas kinerja efektif dalam menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal tinggi pada malam Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (1/12/2025). Trofi diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, didampingi dewan juri yang diwakili peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro.
Penganugerahan ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap berbagai langkah strategis Pemprov Banten dalam memperluas akses pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Upaya tersebut dinilai berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.
Fokus pada Pemerataan Wilayah Utara dan Selatan
Gubernur Andra Soni mengapresiasi penilaian objektif Kemendagri dan menegaskan bahwa penurunan ketimpangan menjadi prioritas utama sejak awal kepemimpinannya. Ia menyoroti pentingnya mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui berbagai kebijakan yang disepakati bersama DPRD Banten.
“Upaya menurunkan ketimpangan adalah fokus kami. Berbagai kebijakan ditempuh dan disepakati bersama DPRD Banten, termasuk keberpihakan terhadap wilayah perdesaan yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas,” ujar Andra Soni usai menerima penghargaan.
Salah satu terobosan yang disebutnya adalah program pemerataan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta, yang telah membantu sekitar 65.000 siswa. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Banten.
Program “Bang Andra” dan Peningkatan Infrastruktur
Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa selain pendidikan, pembangunan infrastruktur perdesaan juga menjadi fokus utama Pemprov Banten. Untuk mengatasi keterbatasan fiskal di daerah, Pemprov menginisiasi program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau “Bang Andra”, yang telah membangun 60 ruas jalan desa pada tahun 2025.
“Ketika jalan-jalan desa dalam kondisi baik, dampaknya sangat luar biasa dalam mempermudah aksesibilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) karena jalan desa yang kami bangun merupakan akses strategis pertanian,” jelas Andra Soni.
Roadmap program ini telah tercantum dalam RPJMD sebagai upaya mewujudkan Banten yang maju, adil merata, dan bebas korupsi.
Apresiasi Mendagri dan Iklim Kompetitif
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa penghargaan yang telah digelar selama tiga tahun bertujuan menciptakan iklim kompetitif yang sehat antar daerah.
“Beberapa daerah rutin mendapatkan penghargaan, namun ada juga daerah baru, salah satunya Provinsi Banten. Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Tito.
Tito juga mengungkapkan rencana peningkatan alokasi dana apresiasi, dengan proyeksi insentif mencapai Rp1 triliun pada 2026 bagi daerah-daerah berprestasi di setiap kategori.
Metodologi Penilaian
Penilaian kinerja pemerintahan daerah 2025 didasarkan pada dua kategori utama, yakni tata kelola pemerintahan dan akselerasi Program Strategis Nasional (PSN). Indikator penilaiannya meliputi penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, akses pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan rasio Gini.
Proses penilaian yang ketat dimulai sejak Oktober 2025, melibatkan 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, hingga akhirnya terpilih 19 daerah finalis yang dianggap berhasil mensinergikan kebijakan pusat dan daerah secara efektif.(WartainBanten)
