Wartain Banten | Pemerintahan | 17 Oktober 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dengan turun langsung ke perairan Kabupaten Tangerang untuk berdialog bersama para nelayan. Uniknya, pertemuan ini berlangsung di atas kapal nelayan, tepat di perairan pesisir Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Dalam dialog terbuka tersebut, Gubernur Andra mendengarkan langsung keluhan, harapan, serta berbagai gagasan dari para nelayan. Topik yang dibahas meliputi akses permodalan, infrastruktur pelabuhan, ketersediaan solar bersubsidi, hingga tantangan perubahan iklim yang memengaruhi hasil tangkapan ikan.
“Hari ini saya berdialog langsung di atas kapal. Kita tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga membahas harapan dan gagasan dari nelayan. Kegiatan seperti ini akan terus saya lakukan secara berkala agar aspirasi dan permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Gubernur Andra Soni di pesisir Kronjo, Kamis (16/10/2025).
Para nelayan berbicara tentang berbagai masalah yang mereka hadapi setiap hari. Salah satu masalah utama adalah tongkang batu bara milik PLTU Lontar yang sering berlabuh di perairan Kronjo tanpa memperhatikan keselamatan.
Menurut Khaerus, perwakilan nelayan, tongkang-tongkang ini sering menyebabkan kerusakan pada jaring nelayan dan mencemari laut karena sisa batu bara yang tercecer. Selain itu, dia menyatakan bahwa PLTU belum memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk masyarakat nelayan sekitar.
“Semenjak PLTU berdiri belum ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sehingga sulit terlihat dan berisiko menabrak kapal nelayan,” ungkap Khaerus.
Nelayan juga menyatakan bahwa kondisi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak higienis dan memiliki tata letak yang tidak nyaman. Mereka berharap pemerintah mendanai ulang nelayan, memberikan asuransi untuk korban kecelakaan laut, dan membangun fasilitas docking kapal di sekitar pelabuhan.
Perwakilan nelayan dari Kecamatan Pakuhaji, Sukardi, menekankan kondisi TPI Cituis. Lokasi pelelangan jauh dari area parkir dan tidak cocok untuk bongkar muat ikan.
“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan agar penanganan kecelakaan di laut bisa lebih cepat,” ujar Sukardi.
Andra Soni berjanji bahwa pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang akan memenuhi kebutuhan mendesak nelayan. Perbaikan fasilitas TPI agar lebih higienis, penyediaan ambulans khusus nelayan, dan penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut akan menjadi tindakan cepat.
Selain itu, pemerintah kota Tangerang telah merencanakan program penyediaan ambulans untuk lima daerah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji. Selain itu, Peraturan Bupati dibuat untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI. Ini dimaksudkan untuk menjadikannya lebih profesional dan berdampak pada peningkatan PAD.
Saya berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas bisa menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” tegas gubernur.
Gubernur juga menyatakan bahwa dia akan mempercepat pendataan ulang nelayan secara keseluruhan dan memperluas akses Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Diharapkan melalui program pembiayaan, tabungan, dan perlindungan sosial dan usaha, posisi ekonomi nelayan akan diperkuat.
“Kita ingin kebijakan kelautan dan perikanan benar-benar menyentuh masyarakat. Nelayan harus merasa terlindungi, mendapatkan akses yang mudah, dan bisa bekerja dengan tenang,” papar Andra Soni.
Neneng Sri Hastuti Handayani, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten, berterima kasih atas kepedulian gubernur Banten terhadap nelayan Kabupaten Tangerang dalam pertemuan langsung.
“Nelayan di Tangerang sangat berharap perhatian dari Pemprov Banten. Kehadiran langsung gubernur di lapangan memberi semangat baru bagi kami,” ungkap Neneng.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Andra Soni ditemani oleh Ketua HNSI Provinsi Banten, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Dirpolairud Polda Banten dan Metro Jaya, HNSI Kabupaten Tangerang, dan Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja.
Selain itu, gubernur Andra Soni membawa sejumlah kepala dinas yang terkait. Di antara mereka adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab atas kebutuhan bahan bakar nelayan. Untuk memastikan bahwa setiap masalah dapat ditangani secara langsung di lapangan, jajaran teknis ini diperlukan.(WartainBanten)
