Wartain Banten | Pemerintahan | 25 Agustus 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menyatakan komitmennya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi Banten, dan kabupaten dan kota dalam pembangunan infrastruktur. Ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang diadakan bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Senin, 25 Agustus 2025, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.
Rakor dipandu oleh Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Komarudin dan turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi H.
“Alhamdulillah hari ini bersama seluruh Bupati dan Wali Kota kami melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkap Andra Soni.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah berharap berharap tidak ada ego sektoral juga ego antar daerah. “Karena outputnya masyarakat atau rakyat,” ucapnya. Wagub berharap program pemerintah pusat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Meskipun demikian, Fahmi Hakim, Ketua DPRD Provinsi Banten, mengungkapkan beberapa masalah terbaru yang dihadapi Provinsi Banten terkait konektivitas. Jalan nasional di Provinsi Banten sangat strategis, jadi perlu diperluas dan diperbarui.
Menurut Arlan Marzan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Provinsi Banten memiliki posisi strategis di jalur Jawa-Sumatera dan jalur perdagangan dengan negara lain. Saat ini, Provinsi Banten menghadapi masalah seperti alih fungsi lahan, kemacetan, banjir, air bersih, sanitasi, dan kondisi jalan.
Dikatakan, dalam rangka membantu pemerintah kabupaten/ kota, Program Bang Andra membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan anggaran Rp183 miliar untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota. Sementara itu, 29 ruas jalan sepanjang 126 km diusulkan untuk dibangun ke Pemerintah Pusat dengan anggaran Rp645,7 miliar.
Terhadap penanganan banjir, lanjut Arlan, penanganan banjir di wilayah perkotaan berasal dari Sungai Cibanten, Cidurian, Kali Angke, Kali Sabi, dan Cirarab, kewenangannya pada Kementerian Pekerjaan Umum. Di sisi lain, terdapat 295 desa dan kelurahan yang memiliki kerawanan air sedang dan tinggi.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengusulkan penanganan banjir di Desa Tanjung Burung dari Sungai Cisadane dan Desa Pasir Apung dari Sungai Cidurian. Selain itu Pembangunan underpass Bitung juga dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan banjir. Untuk mencegah longsor, sungai Cirarab dinormalisasi dan dilengkapi dengan penurapan di Desa Pagedangan..
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dalam usulannya menyampaikan banjir di jalan nasional Desa margasari, Kecamatan Puloampel akibat gorong – gorongnya yang kurang lebar yang menyebabkan banjir. Ini juga berlaku untuk banjir di Kampung Candi, Puskesmas Puloampel karena tidak ada lorong menuju muara. Revitalisasi Kalimati Ciujung Lama, penyempitan dan sedimentasi dinding irigasi untuk ketahanan pangan, dan normalisasi dua belas sungai.
Sedangkan Bupati Lebak Moh Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan bahwa program pembangunan jalan poros desa yang dibantu oleh Program Bang Andra sangat membantu. Dalam kesempatan itu, dia menyarankan untuk memperbaiki saluran irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan, serta untuk melanjutkan SPAM Karian untuk menyediakan air bersih.
Bupati Pandeglang Rd Dewi Setiani dalam usulannya memaparkan sebanyak 23 kecamatan di Pandeglang terdampak luapan air sungai dan air rob. Breakwater dan sistem peringatan dini tsunami. Beberapa exit tol Serang – Panimbang rawan banjir. Untuk menjamin produktivitas stabil di Kabupaten Pandeglang, rehabilitasi jaringan irigasi pertanian juga diperlukan. Sistem yang terdiri dari jalan dan jembatan. Pengendalian sumber daya air yang terintegrasi untuk tujuan rekreasi, air baku, dan irigasi juga mengelola sampah.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan usulan penanganan banjir Kali Angke, Kali sabi, Cirarab, serta Cisadane yang saat ini sudah dilakukan pembebasan lahan untuk normalisasi dan penurapan. Pembangunan flyover Sudirman dan underpass Maulana Hasanudin sangat penting untuk mengurangi kemacetan.
Wali Kota Serang Budi Rustandi dalam usulannya menyampaikan agar Kota Serang layak sebagai Ibukota Provinsi Banten perlu dibangun flyover Sudirman serta banjir di Pasar Rau dan sekitarnya akibat gorong – gorong yang kecil di jalan tol.
Sedangkan Wali Kota Cilegon Robinsar mengajukan usulan peningkatan Jalan Lingkar Selatan untuk aktivitas masyarakat dan industri. Pasalnya, industri mengungkapkan agak susah untuk melakukan ekspansi. Pada tahun 2026 juga akan membuka Jalan Lintas Utara Cilegon. Normalisasi trotoar dan drainase jalan protokol, Sungai Cibeber, serta tiga kolam retensi yang juga pompa air.
Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan dalam usulannya menyampaikan penanganan banjir sungai Kali Angke, Pasanggrahan, dan Cisadane dengan 16 anak sungai. Di Kota Tangsel terdapat 37 titik rawan banjir dimana terdapat 15 titik banjir rutin. Penanganan sampah akibat minim lahan, menyiapkan MRT dan feeder untuk transportasi publik, dan membangun flyover Serpong dan underpass Jombang.
Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana, yang mewakili Balai dan Satuan Kerja (satker) Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Banten, menyatakan bahwa usulan bupati dan wali kota akan diterima, terutama yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Usulan bupati/ wali kota kami tampung. Sebagian besar sedang kami laksanakan,” ucapnya.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Provinsi Banten optimistis mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi daerah.(WartainBanten)
