Wartain Banten | Pemerintahan | 30 September 2025 — Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-16 dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia, yang digelar di Kota Tangerang, Senin (29/9/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menekankan bahwa bangsa yang informatif adalah bangsa yang tangguh. Pemerintah yang terbuka dan transparan, kata dia, akan melahirkan kepercayaan rakyat. Sebaliknya, rakyat yang melek informasi akan lebih siap berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta lebih tahan terhadap disinformasi dan manipulasi yang bisa mengancam persatuan bangsa.
“Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakornas Ke-16 & Rakernis Ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia di Provinsi Banten,” kata Andra Soni.
Menurut Andra Soni, Provinsi Banten terletak di bagian ujung Brat Pulau Jawa dan memiliki empat kabupaten dan empat kota dengan jumlah penduduk 12.431.390 orang, dengan luas 9.352,767 km persegi dan laju pertumbuhan ekonomi 5,19%. Menurutnya, informasi mengalir begitu cepat sehingga melampaui batas wilayah bahkan batas nalar masyarakat yang tidak selalu siap untuk menerima dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut.
“Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pondasi penting ketahanan nasional,” katanya.
Menurut Andra Soni, keterbukaan informasi membangun kepercayaan rakyat dan bukan ancaman bagi pemerintah. Pemerintahan yang kuat dapat dibangun melalui keterbukaan informasi.
Untuk alasan ini, Andra Soni berharap Rakornas dan Rakernis Komisi Informasi menghasilkan rekomendasi praktis yang bukan sekadar dokumen. Rekomendasi ini dapat memberdayakan masyarakat, memperkuat sistem, dan memperkuat ketahanan nasional kita di tengah arus global yang berubah-ubah.
Dan, dalam kesempatan tersebut, Andra Soni mengajak, menjadikan keterbukaan informasi sebagai semangat kebangsaan, bukan sekadar kewajiban hukum. “Dengan keterbukaan informasi,
“Indonesia akan melangkah lebih pasti menuju bangsa yang demokratis, adil, dan Sejahtera,” katanya.
Menurut Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, manajemen informasi menjadi sangat penting. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global, World Economic Forum’s Global Risk 2025 menyebutkan misinformasi sebagai ancaman keempat terbesar dari lima ancaman global terbesar pada tahun 2025.
Nezar percaya bahwa manajemen informasi sangat penting dalam hal ini. Informasi pengelolaan sekarang tidak lagi semata-mata tentang mengklasifikasikan data. Namun, informasi berubah menjadi kekuatan.
Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Rakornas ke-16 dan Rakernis ke-15 Komisi Informasi akan diadakan dari tanggal 29 September hingga 30 September 2025. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Memperkuat Ketahanan Nasional adalah subjeknya. Mereka yang hadir adalah komisioner dari Komisi Informasi dari seluruh Indonesia.
Rakornas ke-16 Komisi Informasi dibuka Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro. Hadir dalam kesempatan tersbut Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta Penasihat Khusus Presiden RI bidang Energi Purnomo Yusgiantoro.
Gubernur berharap, melalui kegiatan ini, semangat keterbukaan informasi dapat semakin mengakar di setiap lini pemerintahan dan masyarakat, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).(WartainBanten)
