Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Oktober 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni dalam kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) secara zoom meeting, Kamis (23/10/2025).
“Masih diperlukan peningkatan sekitar 0,8 poin agar nilai SAKIP kita bisa naik ke kategori lebih tinggi. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua,” ujar Andra.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana pelayanan publik dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Peningkatan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat merupakan tujuan kami,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa capaian Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa yang telah meraih predikat lebih tinggi.
“Sebagai provinsi di Pulau Jawa, kita harus mampu sejajar dengan daerah lain. Sesuai visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi, kami berkomitmen memperkuat akuntabilitas dan kinerja agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pemerintahan,” tegasnya.
Andra menyampaikan komitmennya agar Banten mampu sejajar dengan daerah lain melalui visi “Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi” dengan memperkuat akuntabilitas dan kinerja pemerintahan.
Untuk itu, ia meminta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten bekerja lebih kolaboratif, inovatif, dan memahami substansi dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah.
“Laksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarperangkat daerah. Lakukan monitoring dan evaluasi secara objektif, konsisten, dan transparan. Tingkatkan kreativitas serta inovasi agar pelayanan publik semakin mudah dan cepat dirasakan masyarakat,” ujar Andra.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin terukur dan transparan.
“Dengan ikhtiar yang optimal, kita akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Banten. Itu akan tercermin dari meningkatnya nilai evaluasi implementasi SAKIP ke depan,” katanya.
Selain menyoroti tata kelola pemerintahan, Andra memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan Provinsi Banten menurun menjadi 5,63 persen hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,26 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 75,25 menjadi 76,35.
Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan tata kelola, pembangunan, dan pelayanan publik, meski masih banyak tantangan yang perlu dihadapi bersama untuk mencapai kinerja pemerintahan yang lebih baik
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa kerja kita diakui oleh masyarakat melalui perbaikan kualitas tata kelola, pembangunan, dan pelayanan publik. Tapi kita tidak boleh puas, karena masih banyak tantangan yang perlu dihadapi bersama,” tutur Andra.
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Nurhasni, mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia menilai, penguatan SAKIP di Banten mendapat perhatian langsung dari Gubernur Andra Soni dan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah.
Nurhasni menjelaskan bahwa hasil evaluasi SAKIP akan dibawa ke tim panel nasional pada November dan diumumkan pada Desember 2025. Ia menambahkan, fokus SAKIP tahun ini adalah pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja.
Sebagai penutup pertemuan, KemenPANRB berharap semangat kolaborasi serta komitmen terhadap reformasi birokrasi di Provinsi Banten dapat terus diperkuat dan dikembangkan.
“Semangat untuk Provinsi Banten. Semoga hasil terbaik bisa diraih tahun ini,” pungkas Nurhasni.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, memaparkan progres implementasi SAKIP Pemprov Banten 2025 yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemprov Banten telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi SAKIP sebelumnya melalui penyempurnaan pohon kinerja, penyusunan Renstra 2025–2029, dan penyesuaian target kinerja perangkat daerah yang terintegrasi dalam aplikasi SIMAKIP.
“Seluruh perangkat daerah kini sudah memiliki rencana aksi bulanan dan triwulanan yang diunggah di SIMAKIP. Proses monitoring, evaluasi, hingga pelaporan dilakukan secara digital dan transparan,” ujar Deden.
Deden menjelaskan, seluruh perangkat daerah kini memiliki rencana aksi bulanan dan triwulanan yang diunggah di SIMAKIP, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara digital dan transparan. Arah kebijakan Pemprov Banten 2025–2029 fokus pada dua isu strategis utama, yaitu pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan, dengan seluruh program dihubungkan ke sasaran makro melalui sistem tagging lintas perangkat daerah.
“Melalui sistem tagging program lintas perangkat daerah, Pemprov Banten telah merancang logframe (kerangka logis)yang menautkan seluruh program ke sasaran makro pembangunan daerah,” ujarnya.
Beberapa program unggulan yang menunjukkan dampak langsung bagi masyarakat antara lain Program Sekolah Gratis, RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli di Pandeglang dan RSUD Uwes Qorni di Lebak, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pendirian Koperasi Merah Putih, serta Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
Deden menekankan, capaian makro pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dan peningkatan IPM merupakan bukti kerja keras ASN Pemprov Banten yang semakin akuntabel. Ia menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut mencerminkan pelayanan nyata bagi masyarakat dan menjadi dasar penguatan budaya kerja berbasis hasil ke depan.
“Seluruh capaian ini bukan semata angka, tetapi cerminan kerja keras seluruh ASN Pemprov Banten dalam melayani masyarakat. Ke depan, kita akan terus memperkuat budaya kerja berbasis hasil,” tutup Deden.
Kegiatan evaluasi SAKIP tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Banten untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat budaya kerja berbasis hasil (performance-based government) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.(WartainBanten)
