Gubernur Iqbal Bangga Lombok Timur Kunci Pertumbuphan Ekonomi dan Pendidikan Inklusif NTB
Warta.in
Lombok Timur, NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan Provinsi NTB. Dengan jumlah penduduk hampir 1,5 juta jiwa atau hampir seperempat dari total 5,7 juta penduduk Provinsi NTB, Lombok Timur dinilai menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang disampaikan pada saat Safari Ramadhan di Masjid Al-Muttaqin, Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Jum’at (27/02).
Menurut Gubernur Iqbal, Lombok Timur dianugerahi bentang alam yang lengkap, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir dengan potensi pertanian dan perikanan yang melimpah. Dalam 4-5 tahun ke depan, potensi tersebut akan terus dikembangkan secara terarah agar Lombok Timur tidak hanya dikenal luas, tetapi juga mengalami kemajuan dan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
“Jika sebagian besar masyarakat Lombok Timur produktif dan kuat secara ekonomi, maka pendapatan daerah dan Provinsi juga akan meningkat secara signifikan”, ujar Gubernur Iqbal.
Sejak awal masa pembangunan, perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Salah satu capaian penting adalah perbaikan ruas jalan strategis yang telah 11 tahun tidak tersentuh dan akhirnya diperbaiki pada 2025. Infrastruktur yang memadai disebut sebagai pondasi dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah.
Di sektor pendidikan, pembangunan sekolah terus digencarkan termasuk sekolah keagamaan dan vokasi. Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah lembaga pendidikan terbanyak di Provinsi NTB. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Kampung Nelayan pertama yang sudah berjalan terletak di Ekas Lombok Timur, pemerintah Provinsi NTB merencanakan pengusulan hingga 40 kampung nelayan baru, dengan porsi signifikan berada di Lombok Timur.
Gubernur Iqbal juga menyoroti perkembangan Sekolah Rakyat yang kini berjalan di Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa. Meski masih bersifat temporer, program ini dinilai telah membawa perubahan nyata terutama bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin dan kategori kemiskinan ekstrem.
Di Lombok Timur, Sekolah Rakyat menampung anak-anak yang sebagian bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal. Setelah mengikuti pembelajaran, terjadi perubahan signifikan pada sikap, semangat serta kepercayaan diri mereka.
“Ini bukti bahwa pendidikan dengan pendekatan yang tepat mampu mengubah masa depan anak-anak kita”, tegas Gubernur Iqbal.
Ke depan, penguatan tidak hanya dilakukan pada kurikulum tetapi juga pada teknik dan metode pembelajaran yang lebih humanis dan berbasis karakter. Pengembangan sumber daya manusia disebut menjadi tanggung jawab bersama, sekaligus ruang inovasi bagi setiap sekolah.
Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kini sedang menata sistem pendidikan yang lebih inklusif. Program rehabilitasi dan digitalisasi sekolah serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi membedakan sekolah negeri dan swasta, selama memenuhi persyaratan administrasi dan aktif menyelenggarakan pendidikan.
Selain itu, pengembangan konten lokal menjadi perhatian penting. Konten berbasis karakter dan budaya daerah dinilai mampu memperkuat identitas serta menyesuaikan pembelajaran dengan realitas sosial masyarakat.
Saat ini, pemerintah juga tengah menyusun Dewan Pendidikan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan di Provinsi NTB. Dengan dukungan Pemerintah Pusat, koordinasi lintas daerah yang solid serta potensi besar yang dimiliki Lombok Timur, NTB optimistis mampu mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
“Kita ingin pendidikan di NTB berjalan tanpa diskriminasi, berbasis karakter lokal, dan dikelola dengan tata kelola yang kuat. Dengan sinergi semua pihak, insya Allah NTB akan semakin maju dan kompetitif”, tutup Gubernur Iqbal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Bupati Kabupaten Lombok Timur, Haerul Warisin, dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi NTB serta Kabupaten Lombok Timur terkait.(sr/dkintb)
