HIMA MPB Gugat Jembatan Madapangga Rusak, DPRD NTB Beri Solusi
Warta.in
Mataram,NTB –
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HIMA -MPB ( Himpunan Mahasiswa Madapangga Bima ) NTB, melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Para demonstran dari himpunan mahasiswa ini berorasi soal pembangunan infrastruktur jembatan penghubung antara Desa Rade dan Desa Bolu Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima .
Koordinator Lapangan (Korlap ) M.Bintang didampingi Koordinator Umum, Ermawan menyebut
kondisi jembatan saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah kabupaten Bima.
Dan ini menjadi salah satu masalah serius yang harus diatasi oleh pemerintah daerah Provinsi NTB.
Karena,ujarnya, kerusakan jembatan akan berdampak besar pada ekonomi sekitar. Sebab aksesibilitas yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian dan perdagangan antar desa .
“Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian, masyarakat madapangga sangat memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas jual beli hasil bumi karena tanpa jembatan yang layak para petani menghadapi kesulitan besar dalam memasarkan produk mereka.
Yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan.
Dalam sektor pendidikan, anak-anak yang pergi bersekolah harus melintasi jembatan yang mengancam keselamatan. Terutama di musim hujan karena aliran sungai menjadi deras. Lalu banyak anak yang terpaksa tidak bersekolah karena kondisi jembatan yang tidak aman,” paparnya.
Dia melanjutkan, hal ini tentu menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah madapangga.
Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat kesejahteraan adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Pemerintah harus memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakatnya.
Lambatnya respon terhadap kerusakan jembatan ini mencerminkan kurangnya prioritas terhadap kebutuhan masyarakat pada saat pembangunan. Infrastruktur yang merata,sebutnya, adalah salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional dan daerah seperti kecamatan Madapangga.
Ini seharusnya mendapatkan perhatian yang sama seperti daerah perkotaan. Beberapa tahun yang lalu masa AKSI demonstrasi berjil jilid di bolu Kecamatan mada pangga dan berapa kali audiensi dengan Pemda
kabupaten Bima. Saat itu Pemda memberikan sikap akan membangun jembatan pada pertengahan tahun 2024.
Namun secara realitas sampai saat ini tidak ada kejelasan atau etikad pemerintah dalam merealisasikan pembangunan jembatan penghubung desa rade dan desa bulu Kecamatan madapangga.
Dia menambahkan
Jembatan penghubung antar desa rade dan desa bolo ini bukan hanya sekedar infrastruktur tetapi merupakan nadi kehidupan masyarakat.
Dari pernyataan di atas demonstran menuntut beberapa poin tuntutan antaranya meminta DPRD NTB mendesak pemerintah kabupaten Bima untuk segera membangun jembatan penghubung antar desa Rade dan Desa Bolo Kecamatan madapangga.
Mereka juga meminta DPRD mengevaluasi kinerja dewan kabupaten Bima dapil 2 Kecamatan bolo dan madapangga.
Selanjutnya mereka meminta DPRD provinsi NTB menghadirkan dinas PUPR kabupaten Bima dan Bupati Bima beraudiensi dengan masalah tersebut.
Tuntutan Terakhir meminta ketua DPRD untuk menghadirkan ketua komisi 4 untuk membantu solusi atas masalah itu.
Anggota DPRD NTB dari Komisi IV, H. Hasbullah Muis didampingi H.Syamsudin,SE. Yang menemui para pendemo menilai pendapat para demonstran sebagai hal yang sangat penting dan urgen karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
” Kita semua memahami yang namanya perekonomian jika terhambat karena jembatan rusak bagaimana mungkin kita membantu masyarakat meningkatkan ekonominya,” tandas Hasbullah.
Dia menyayangkan jika masalah jembatan yg cukup urgen bagi masyarakat ke dua desa tersebut belum mendapat perhatian serius Pemda setempat.
Dihadapan para demonstran dia berjanji untuk minta
penjelasan dari PUPR provinsi terkait dengan status jalan, dan kenapa jalan ini tidak pernah dikerjakan.
Meskipun soal ini tidak menjadi kewenangannya langsung namun
menjadi domain kabupaten .
Hasbullah atas nama pimpinan partai berujar akan langsung menyampaikan permasalahan ini untuk mendapatkan atensi secara sungguh-sungguh.
Sementara Syamsuddin dari dapil 6 Dompu juga secara moral merasa bertanggung jawab untuk membantu atasi persoalan itu.
” Kalau nanti ada kunjungan kerja komisi ke daerah nanti kita prioritaskan berkunjung ke Bima setelah dilantiknya kepala daerah yang baru,” ujarnya menyudahi.
Para mahasiswa demonstran ini merasa puas atas jawaban DPRD NTB dan langsung membubarkan diri secara tertib.(sr)