Investigasi: Pejabat PPK Upland Subang “Menghilang”, Kabid Pertanian Akui Sulit Berkoordinasi
SUBANG | Warta In Subang – Upaya awak media Warta In Subang untuk meminta klarifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program Upland, Towo Gusnaldi, terus menemui jalan buntu. Hingga hari ini, pejabat yang tengah dituding terlibat dalam isu mark-up harga bibit nanas tersebut masih belum menampakkan diri di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Subang.
Selama beberapa hari terakhir, tim Warta In Subang telah berulang kali mendatangi kantor Dinas Pertanian, namun Towo Gusnaldi selalu tidak ada di tempat. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, petugas keamanan (Satpam) bernama Deni memberikan keterangan bahwa hingga pukul 11.00 WIB, yang bersangkutan belum hadir dan belum mengisi daftar absensi.
”Belum ada datang dari pagi, absen pun belum ada,” ujar Deni saat dikonfirmasi di depan lobi kantor.
Hambatan informasi tidak hanya dirasakan oleh awak media. Melalui konfirmasi via WhatsApp, Nana, selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pertanian, memberikan pengakuan yang memperkuat dugaan adanya masalah koordinasi internal. Nana menyatakan bahwa dirinya pun jarang bertemu dengan Towo Gusnaldi.
”Kadang-kadang saya juga bertemu sekilas-sekilas saja, kadang ada, kadang tidak ada karena kesibukan masing-masing,” tulis Nana dalam pesan singkatnya. Ia menambahkan bahwa dalam dua bulan terakhir, dirinya lebih banyak melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di lapangan.
Ketidakhadiran fisik di kantor ini berbanding terbalik dengan pesan yang disampaikan Towo Gusnaldi saat dihubungi. Ia berkali-kali memberikan alasan bahwa dirinya sedang berada di lapangan. “Muhun, saya ke lapangan terus,” dalihnya saat diminta waktu untuk bertemu.
Sikap tertutup ini semakin memanaskan isu yang diunggah oleh akun media sosial ninety four official, yang menyebut adanya dugaan mark-up harga nanas yang dikelola oleh Towo Gusnaldi sebagai PPK Upland. Unggahan tersebut menarasikan potensi kerugian negara yang mencapai angka miliaran rupiah dan mendesak pihak penegak hukum untuk segera bertindak.
Sulitnya koordinasi antara Kabid dan PPK di satu instansi yang sama memicu pertanyaan besar mengenai fungsi pengawasan internal di Dinas Pertanian Subang. Publik kini menunggu langkah tegas dari Kepala Dinas untuk mengklarifikasi apakah operasional program Upland berjalan sesuai aturan di tengah “menghilangnya” sang pejabat dari meja kantor.
Warta In Subang akan terus berupaya mengejar konfirmasi resmi demi memastikan anggaran pertanian untuk rakyat Subang dikelola dengan transparan dan tanpa penyimpangan.
**Bobby Eko**
