URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img
32.2 C
Jakarta
Sabtu, Desember 3, 2022

URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Jalan Kabupaten Lombok Barat. Naik Status Jadi Jalan Provinsi Mencapai 571 KM

Kepala Dinas PUTR Lombok Barat Ir. I Made Arthadana, MM

warta.in

Lombok Barat- Panjang ruas jalan kabupaten yang diusulkan naik status menjadi jalan provinsi mencapai panjang 446 km, namun saat ini telah menjadi 571 km.

“ Berarti tahun ini kita menaikkan status jalan sepanjang 125 km,” ungkap Kepala Dinas PUTR Lombok Barat Ir. I Made Arthadana, MM.,kepada wartawan.

Menurut Made, semakin panjang pemantapan jalan maka persentase capaian semakin menurun.

“Awalnya sudah 60% namun kemudian turun menjadi 53% karena terjadi penambahan panjang jalan. Dari 571 km panjang jalan tersebut 364 km sudah dikatakan mantap,” jelasnya seraya menyebut
sisa jalan yang belum mantap ada yang dengan kondisi kritis, ada yang retak dan ada juga yang berlubang.

Kondisi yang rusak berat, sambungnya, kebanyakan jalan poros desa, dan jalan yang masih berupa tanah itu yang penanganannya berkategori kondisi rusak berat.
Sementara Jalan mantap bisa dikatakan mencapai 63% dan itu dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi sedang.

Lebih jauh dipaparkan anggaran pembangunan jalan tak lepas dari perencanaan terlebih dahulu dibuat. Jalan yang saat ini menjadi skala prioritas perencanaan ada 3 katagori.
Dari sisi tekhnis perencanaan dinas mengacu pada penanganan jalan berdasarkan pemerataan dan berdasarkan prioritas kerusakan.
Jalan Kecamatan yang ruas jalannya lebih panjang dapat porsi lebih banyak, namun dipilah lagi dengan mengacu pada kerusakan jalan yang lebih banyak.

Katagori kedua, sambungnya, dari hasil Musrenbang.
Dan Katagori ke 3 dari aspirasi masyarakat.

” Ketiga katagori itu menjadi bagian perencanaan kami untuk mendapatkan penanganan dengan dua pola.
Pertama berkaitan dengan sumber pembiayaan, kalau jalan kecamatan dengan sistem rangking. Yang masuk rangking 5 besar dalam musrenbang itulah dasar untuk mendapatkan anggaran,” tandasnya.

Semntara disisi lain ada sumber anggaran dari DAK dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga kondisi jalan disetiap kecamatan belum tentu memenuhi kriteria DAK. Dari usulan itulah dirumuskan dalam musrenbang, Musrenbang sangat penting untuk pelayanan masyarakat tapi kriteria satuan anggaran yang tidak memungkinkan untuk realisasi, maka usulan itu akan bergeser ke APBD.

Masih menurut Made, untuk mencapai harapan kwalitas jalan mantap yang ideal dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 265 M,- dengan panjang ruas jalan 210 km dengan asumsi biaya drainase, bahu jalan hingga perwatan.

Dalam kondisi saat ini, ujarnya lagu,PUTR dianggarkan untuk jalan hanya Rp 18 M setahun Sehingga hanya beberapa ruas jalan saja yang dapat tertangani, dan itupun belum termasuk drainase dan kelengkapan lain agat bisa disebut sebagai jalan ideal.( sr).

warta.in
Lombok Barat- Panjang ruas jalan kabupaten yang diusulkan naik status menjadi jalan provinsi mencapai panjang 446 km, namun saat ini telah menjadi 571 km.

“ Berarti tahun ini kita menaikkan status jalan sepanjang 125 km,” ungkap Kepala Dinas PUTR Lombok Barat Ir. I Made Arthadana, MM.,kepada wartawan.

Menurut Made, semakin panjang pemantapan jalan maka persentase capaian semakin menurun.

“Awalnya sudah 60% namun kemudian turun menjadi 53% karena terjadi penambahan panjang jalan. Dari 571 km panjang jalan tersebut 364 km sudah dikatakan mantap,” jelasnya seraya menyebut
sisa jalan yang belum mantap ada yang dengan kondisi kritis, ada yang retak dan ada juga yang berlubang.

Kondisi yang rusak berat, sambungnya, kebanyakan jalan poros desa, dan jalan yang masih berupa tanah itu yang penanganannya berkategori kondisi rusak berat.
Sementara Jalan mantap bisa dikatakan mencapai 63% dan itu dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi sedang.

Lebih jauh dipaparkan anggaran pembangunan jalan tak lepas dari perencanaan terlebih dahulu dibuat. Jalan yang saat ini menjadi skala prioritas perencanaan ada 3 katagori.
Dari sisi tekhnis perencanaan dinas mengacu pada penanganan jalan berdasarkan pemerataan dan berdasarkan prioritas kerusakan.
Jalan Kecamatan yang ruas jalannya lebih panjang dapat porsi lebih banyak, namun dipilah lagi dengan mengacu pada kerusakan jalan yang lebih banyak.

Katagori kedua, sambungnya, dari hasil Musrenbang.
Dan Katagori ke 3 dari aspirasi masyarakat.

” Ketiga katagori itu menjadi bagian perencanaan kami untuk mendapatkan penanganan dengan dua pola.
Pertama berkaitan dengan sumber pembiayaan, kalau jalan kecamatan dengan sistem rangking. Yang masuk rangking 5 besar dalam musrenbang itulah dasar untuk mendapatkan anggaran,” tandasnya.

Semntara disisi lain ada sumber anggaran dari DAK dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga kondisi jalan disetiap kecamatan belum tentu memenuhi kriteria DAK. Dari usulan itulah dirumuskan dalam musrenbang, Musrenbang sangat penting untuk pelayanan masyarakat tapi kriteria satuan anggaran yang tidak memungkinkan untuk realisasi, maka usulan itu akan bergeser ke APBD.

Masih menurut Made, untuk mencapai harapan kwalitas jalan mantap yang ideal dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 265 M,- dengan panjang ruas jalan 210 km dengan asumsi biaya drainase, bahu jalan hingga perwatan.

Dalam kondisi saat ini, ujarnya lagu,PUTR dianggarkan untuk jalan hanya Rp 18 M setahun Sehingga hanya beberapa ruas jalan saja yang dapat tertangani, dan itupun belum termasuk drainase dan kelengkapan lain agat bisa disebut sebagai jalan ideal.( sr).

 

Warta Baru
Warta Terkait