24 C
Jakarta
Senin, September 20, 2021

Kasus 2 Industri Pengolahan Kayu Ilegal Diserahkan ke Kejati Sulbar

Warta.in, Mamuju – Berkas perkara kasus industri pengolahan kayu ilegal di Kabupaten Pasangkayu dinyatakan telah lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Kasus yang ditangani oleh tim PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi ini melibatkan 3 Industri pengolahan kayu ilegal, yang mana 1 kasus telah lebih dulu dinyatakan P-21 pada akhir tahun 2020 dan disusul 2 kasus selanjutnya yang dinyatakan P-21 pada awal tahun 2021 ini dengan tersangka pemilik industri kayu ilegal yaitu SR (52) dan BDS (49).

Selanjutnya tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi segera menyerahkan tersangka beserta barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Barang bukti yang diamankan dari kasus 2 industri pengolahan kayu ilegal ini adalah 67 batang kayu berbagai macam jenis dan ukuran, 2 buah mata serkel, 2 unit mesin sawmil/serkel diesel merk Jiang Dong (JD) model JD300, 2 buah linggis. Untuk sementara barang bukti tersebut diamankan di Kantor KPH Sarudu.

Lokasi industri pengolahan kayu milik tersangka SR (52) bertempat di Desa Taranggi dan industri pengolahan kayu milik tersangka BDS (49) bertempat di Desa Tamaranung, yang mana keduanya berada di wilayah Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Kasus ini bermula dari kegiatan Operasi Pengamanan Pengamana Hutan yang dilakukan oleh tim operasi Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama sama dengan dengan Ditreskrimsus Polda Sulbar pada akhir September 2020. Pada saat kegiatan operasi tim mengamankan tiga industri pengolahan kayu yang beroperasi tanpa ijin dan dokumen kehutanan yang sah.

“Alhamdulillah, ini awal tahun yang baik, Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi kembali merampungkan dua berkas perkara kasus industri pengolahan kayu ilegal, menyusul satu kasus sebelumnya yang telah P-21 pada akhir tahun 2020,” kata Kepala Balai LHK Wilayah Gakkum Sulawesi. Senin, 4 Januari 2021 di Makassar.

Selanjutnya Dodi Kurniawan, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi menambahkan, sesegera mungkin kami akan melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi, agar secepatnya bisa masuk Persidangan.

Tersangka SR (52) dan BDS (49) dijerat Pasal 87 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 12 huruf k dan/atau Pasal 83 Ayat 1 Huruf c Jo Pasal 12 Huruf h UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun serta pidana denda maksimal Rp. 2,5 miliar.

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img