Warta In | Palembang, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH menghadiri acara Kick Of Meeting Proyek Penguatan Aksi Iklim dan Mata Pencaharian Berbasis Pedesaan (ProKlim) di provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kamis (19/9/2024).
Turut hadir dalam kegiatan ini Kasubdit Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi PI Koko Wijanarka, S.Hut, UNOPS Country Manager Sharon Thangadurai, Phd, Direktur Jenderal PPI diwakili oleh Direktur Adaptasi ProKlim Irawan Asaad, S.T., MSc., Phd, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel Herdi Apriansyah, S.STP., M.M, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Drs H Koimudin, S.H., M.M, dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grandballroom Excelton Hotel Palembang.
Dikatakan Sekda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, ancaman global Perubahan Iklim sudah menjadi masalah internasional yang harus dikendalikan oleh kita semua. Kita sudah menyaksikan dan merasakan betapa perubahan iklim yang sangat cepat terjadi terutama dampaknya seperti kekeringan, banjir, longsor ataupun penyakit yang timbul akibat iklim (malaria dan DBD) dan ini sudah terjadi di Provinsi Sumsel seperti bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara (MURATARA), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Musi Banyuasin (MUBA), dan Kota Prabumulih, pada awal bulan Januari 2024 dan sekarang Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah).
Pemanasan Global yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perubahan iklim masih terus berlangsung yang dampaknya dapat mengancam keberlangsungan kehidupan, menghambat aktivitas pembangunan di berbagai sektor serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan oleh sebab itu, perlu kita kendalikan bersama-sama.
“Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menetapkan komitmen untuk berperan serta aktif melakukan upaya pengendalian perubahan iklim melalui Paris Agreement yang ditetapkan pada tahun 2015 dengan target yaitu membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat pre-industrialisasi dan melakukan upaya pembatasan hingga 1,5 derajat Celcius,” ujarnya.
Kemudian, pada kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen para pemangku kepentingan. Ditegaskan dalam Kesepakatan Sam-set//Sambutan: Kick Off Meeting Project Strengthening Village Based Climate Action and Livelihood. 6 Paris bahwa gaya hidup dan pola konsumsi-produksi berkelanjutan memegang peranan penting dalam penanganan perubahan iklim. Upaya menurunkan emisi sebagaimana target nasional tersebut, seharusnya menjadi program kerja hingga ke tingkat tapak yang didukung oleh semua pihak.
Berbagai bentuk dukungan, sangat lah tergantung pada peran kita masing-masing, sebagai contoh, merubah perilaku dalam mengelola sampah menjadi barang berguna; menggunakan listrik tenaga surya, penanaman pohon, mengurangi penggunaan plastik ataupun menggunakan pupuk organik dari sisa-sisa makanan dan lain-lain.
“Kementerian LHK mendorong kegiatan pengendalian perubahan iklim di tingkat Tapak (Desa/Kelurahan) melalui Program Kampung Iklim yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 yang sekarang direkonseptualisasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim), di mana Presiden Republik Indonesia (RI) telah menetapkan target ProKlim sebanyak 20.000 Desa,” ungkapnya.
Menurut Direktur Jenderal PPI diwakili oleh Direktur Adaptasi ProKlim Irawan Asaad, S.T., MSc., Phd, alhamdulillah hari ini melaksanakan Kick of Meeting program ProKlim di Sumsel berkat dukungan Sekda Provinsi Sumsel dapat melaksanakan program ini di 100 lokasi dan ini satu-satunya dengan dukungan dari UNOPS dan ini akan berjalan lebih kurang 2,5 tahun ini kami berharap bisa diaplikasikan ke depannya. Di man Kementerian LHK selalu diberi arahkan oleh Menteri LHK menyampaikan bahwa liding by at sample, berikan contoh, karena dengan contoh orang bisa melihat dan belajar dari sana Sumsel untuk melakukan itu.
Bahwa ProKlim ini kan bukan program yang baru, dibentuk sejak tahun 2012 sudah dekade, dan sejak tahun 2023 kemarin ProKlim yang awalnya diberi nama program kampung iklim, diubah menjadi direkonseptualisasi, sekarang menjadi program komunitas untuk iklim, jadi kalau dahulu hanya berbasis desa.
“Kalau di kesehatan ada namanya desa desi, ada di BNPB desa tanggap bencana, ada di KKP ada desa rama nelayan, jadi banyak, dan kami sementara dengan teman-teman saat ini, dengan teman-teman yang di desa melakukan hal itu. Kami saat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan teman-teman menuju pembangunan seperti yang disampaikan oleh UNOPS tadi,” katanya.
Begitu juga disampaikan Kasubdit Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi PI Koko Wijanarka, S.Hut, berkaitan dengan Kick Of Meeting pada hari ini kami sampaikan bahwasanya kerja sama antara Kementerian LHK dengan UNOPS tentang Proyek Penguatan Aksi Iklim dan Mata Pencaharian Berbasis Pedesaan (ProKlim) di provinsi Sumsel ini telah diinisiasi sejak tahun 2022. Kemudian dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan Oktober tahun 2023, dan kerja sama ini bertujuan untuk membangun 100 lokasi ProKlim yang diwilayah penekanan Iklim serta meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar ProKlim.
Adapun kerja sama antara UNOPS akan berjalan selama 2 tahun 6 bulan, mulai dari tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun 2026 yang akan kita bahas nanti. Pertama pada tahun 2024 diharapkan kita bisa maritis 100 lokasi ProKlim baru dari lokasi yang akan di sebagai baselamp untuk terdaftar dalam sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim.
“Pada tahun 2025 peningkatan kapasitas dan peningkatan daya tarik masyarakat, dan pada tahun 2026 diharapkan terwujud berkelanjutan dan kita lakukan modifikasi sistem pelaporan. Perlu kami laporkan juga bahwa dalam rangka mensosialisasikan proyek kerja sama pada tahun 2024 dengan teman-teman dari Balai Pemerintah daerah Provinsi Sumsel,“ ucapnya.
