Warta. in
Mataram,NTB – Sejumlah pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa 11 Februari 2025 menggelar hearing dengan Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Para Pengurus Dewan pendidikan provinsi Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari tokoh tokoh senior bidang pendidikan, budayawan tokoh masyarakat, praktisi pendidikan SMA ataupun SMK dari pengurus Hamzanwadi dan du/di provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB Sutikno, S.Pd. MM, serta para pengurus dewan pendidikan menyampaikan sejumlah permasalahan yang dialami di dalam dunia pendidikan saat ini. Antara lain soal PPDB , kurang memadainya jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Hal ini disebabkan antara lain oleh beberapa faktor seperti tidak adanya lagi Sekolah Guru Olahraga dulu (SGO) tidak adanya lagi Sekolah Pendidikan Guru (SPG )dan tidak ada lagi sekolah Pendidikan Guru Agama atau( PGA ) seperti yang pernah diterapkan pemerintah pada beberapa tahun silam.
Akibatnya NTB kekurangan tenaga-tenaga guru profesional di bidang olahraga sehingga NTB dikhawatirkan menjadi kekurangan atlit olahraga dalam sejumlah event Olahraga TK Nasional dan daerah.
Demikian pula pendidikan agama khususnya untuk guru agama dan kurang maksimalnya guru ,karena tidak ada lagi sekolah yang khusus mendidik para calon guru sebagai tenaga pengajar , jika selesai menempuh pendidikan seperti SPG pada masa lalu.
Begitupun sejumlah persoalan seperti masalah pemberian Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang tadinya mau diberikan kepada pelajar namun persoalan timbul kemudian seperti menu yang disajikan tidak sesuai dengan selera mereka.
Karenanya dalam pengelolaan makanan bergizi tersebut mereka menyarankan agar dikelola oleh kantin- sekolah sehingga ada ada pendapatan yang bisa dikelola oleh sekolah dari kegiatan tersebut. Dan itu cukup bertanggung jawab untuk dilakukan di masing-masing sekolah.
Sehingga para siswa ataupun siswi dan para pelajar bisa mendapatkan hak-haknya terhadap makanan gizi gratis.
Persoalan lainnya yaitu keberadaan komite sekolah yang jumlahnya sangat banyak di NTB namun dalam pelaksanaannya tidak pernah ada pergantian komite .
Dewan pendidikan NTB ini meminta DPRD sesekali turun ke sekolah untuk melakukan pengawasan kebijakan. Alasan mereka karena komite sekolah dari zaman ke zaman tidak pernah melakukan pergantian komite. Padahal itu telah diatur dalam turunan pasal 17 ada PP 75 tahun 2016 dan peraturan menteri no 5 tahun 2016 yang mengatur tentang komite sekolah .
Pendapat lainnya yang disampaikan adalah soal bantuan khusus merujuk pada pasal 39 dan 134 untuk penyelenggaraan pendidikan sekolah dan madrasah swasta itu kewajiban provinsi memberi bantuan khusus tapi sekarang ini bantuan sangat minim.
Seterusnya soal jurusan di sekolah kejuruan yang dihentikan sekolah seperti Jurusan Tata Usaha Perkantoran ,padahal jurusan tersebut sangat membantu siswa dan sekolah.
Demikian juga dengan SMK jurusan Pariwisata Batu Layar yang dulunya jadi favorit kini siswa yang belajar disana bisa dihitung jari.
Acara Audiensi atau dengar pendapat Dewan Pendidikan ini diterima Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB – H. Didi Sumardi, S.H, sekaligus pemimpin rapat didampingi Drs. Tgh . Jamhur, M.Pd., dan Nadirah, S.E., Akt.
H.Didi Sumardi,SH selaku pimpinan rapat menekankan perlunya menaksimalkan
potensi yang ada berkaitan dengan kebijakan PPDB.
” Kita inginkan bahwa PPDB kita lebih baik dari sebelumnya dan kami yakin bagaimanapun sistemnya ditingkatkan sehingga masalah PPDB akan menjadi fokus tersendiri untuk kami bahas di komisi V dan Pada tahapan itu kami yang juga akan mengundang bapak-bapak dan ibu untuk memberikan masukan-masukan penting dan catatan untuk perbaikan,ujarnya.
Nadirah, S.E., Akt, Anggota Komisi V menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan pendidikan di NTB . Dia mengingatkan bahwa di pulau Sumbawa ada 5 kabupaten kota yang kondisinya pendidikannya juga memprihatinkan. Nadira berharap agar Dewan Pendidikan bersama Komisi V bisa turun lapangan untuk kunjungan ke Sumbawa .
Dewan pendidikan merespon antusias dan memberikan splaus tepuk tangan disertai ucapan terimakasih atas perhatian yang diberikan Komisi V DPRD Provinsi NTB.
Acara Audiensi ini ditutup dengan Foto Bersama Dewan pendidikan dan Komisi V DPRD NTB.
Usai acara, Drs. Tgh . Jamhur, M.Pd., kepada wartawan menjelaskan Inti pertemuan ini untuk menyampaikan hajat dewan pendidikan yang
ingin ikut serta membenahi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat.
Karena terlalu banyak temuan-temuan terkait dengan program pendidikan fisik non fisik serta keberadaan masing-masing sekolah yang satu dengan yang lain ada seperti ada kesenjangan.
Termasuk peran kepala sekolah saat penerimaan peserta didik baru.
Kemudian sarana prasarana di beberapa sekolah yang menurut pantauan ada yang kurang layak kurang representatif ,tentu ini menjadi perhatian semua pihak.
Kami ingin diberikan masukan kepada Komisi dan kita kepingin bawa eksistensi dewan pendidikan ini benar-benar dilibatkan . Ya jangan sekedar dia menjadi dewan pendidikan tapi enggak diberi kekuatan apa apa, padahal saran masukan-masukan beliau harus di respon dengan baik , Yang jelas beliau ini bekerja dengan fakta-fakta dan pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami selama ini, bila ada persoalan disekolah sekolah maka dewan pendidikan beroarpartisipasi untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi ,monev ,” imbuhnya menyudahi (s2r)
