30.5 C
Jakarta
Minggu, Juni 1, 2025

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Komitmen Tegas Amsakar: “Memerangi Korupsi Dimulai dari Pucuk Pimpinan yang Harus Memberi Teladan”

Warta.in, Senin 19 Mei 2025

Jakarta – Batam – Wali Kota Batam H Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pencegahan korupsi di Pemerintah Kota (Pemko) Batam, tidak hanya pada angka-angka, tapi juga integritas personal masing-masing, dimulai dari pucuk pimpinan.

Amsakar menyampaikan hal tersebut, di sela menghadiri rapat koordinasi (rakor) penguatan sinergi kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah, dalam pemberantasan korupsi di Wilayah I, Jumat (16/5/2025).

“Kami sudah sepakat bersama-sama berkomitmen untuk memerangi korupsi ini. Dimulai dari pucuk pimpinan yang harus memberi teladan,” ingatnya.

Soal upaya pencegahan korupsi di Pemko Batam, Amsakar menegaskan bahwa sudah berpedoman pada 8 area monitoring controlling surveillance for prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Amsakar mencontohkan dalam pelayanan perizinan, menurutnya Pemko Batam sudah memiliki Mal Pelayan Publik (MPP) dan memiliki aplikasi Online Single Submission (OSS), dan telah dimodifikasi menjadi Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS).

Ini merupakan sistem aplikasi perizinan secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Nasional di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

“Seluruh informasi terkait syarat, biaya dan waktu pengurusan perizinan sudah terinformasi di sana. Dengan begitu, frekuensi tatap muka antara petugas dengan penerima layanan berkurang, dan ini salah satu bentuk pencegahan korupsi,” jelasnya.

Demikian juga dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pemko Batam sudah melalui aplikasi e-katalog dan menempatkan Pokja yang kompeten dan bersertifikasi dibidangnya.

Mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan optimalisasi terhadap pajak hotel dan pajak restoran, dengan melakukan pemasangan tapping box dan angkanya secara real time dapat dipantau.

“Termasuk dalam hal pengelolaan barang milik daerah (BMD), kami berupaya untuk melakukan tata kelola yang baik. Berkenaan dalam hal penyelesaian sertifikasi lahan kami telah membentuk tim khusus,” tutupnya.

_____________

Ali Islami ( Kaperwil Kepri & Tim )

Berita Terkait