26.8 C
Jakarta
Jumat, Desember 3, 2021

Konferensi Pers PP INI terkait Soal Notaris Terseret Mafia Tanah

Warta.in, Jakarta– Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Yualita Widyadhari didampingi Sekum Tri Firdaus Akbarsyah, Kabid Organisasi Taufik dan Kabid Pusat INI,Agung Iriantoro menggelar konferensi pers di sekretariat PP INI Jl. Minangkabau Timur, Jakarta Selatan, Minggu (21/11/2021).

Foto: Ibu Yualita Widyadhari selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

Dalam kesempatan itu Ketum PP INI Yualita Widyadhari mengatakan untuk diketahui bahwa semua Notaris di Indonesia itu tergabung di dalam sebuah wadah yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, harus berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan sumpah jabatan Notaris.

Yualita menegaskan, sebagai sebuah organisasi besar Notaris, PP INI mencatat ada sekitar 20.000 anggota yang terdaftar sehingga jika ada satu atau dua orang Notaris yang melakukan kekeliruan tidak seharusnya disamakan.

“Untuk itu kami menghargai semua proses hukum yang berlaku bagi anggota Notaris yang melakukan kekeliruan, tetapi kita juga harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah bagi Notaris yang melakukan tugas jabatannya sehingga terjerat masalah hukum,” ujarnya saat menggelar konferensi pers terkait dugaan mafia tanah yang memakan korban artis Nirina Zubir.

Foto: Ibu Yualita Widyadhari selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

Selanjutnya Yualita mengungkapkan jika terdapat Notaris yang melakukan tindak pidana, tentunya hal itu sudah ada mekanisme tersendiri yang diatur di dalam hukum acara pidana dan juga UUJN. Jika Notaris berpedoman pada UUJN, sudah pasti akan melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang.

“Untuk itu, kami Ikatan Notaris Indonesia menyerahkan sepenuhnya persoalan yang sedang terjadi kepada para penyidik kepolisian. Karena kami percaya kepada profesionalisme mereka untuk melawan mafia tanah, tentunya siapapun bisa dijadikan tersangka jika memang sudah memenuhi beberapa alat bukti yang cukup,” terangnya.

Foto: Bqpak Tri Firdaus Akbarsyah selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

Sementara itu, Sekum PP INI Tri Firdaus Akbarsyah menyatakan jika ada Notaris terlibat kasus mafia tanah tak bisa lantas dijustifikasi kalau lembaga yang menaungi notaris merupakan komplotan mafia tanah. Ketika ada satu kealpaan yang dilakukan oknum notaris misalnya itu menjadi tanggung jawab pribadi si Notaris.“Nah, jika terjadi keadaan tersebut maka itu oknum. Tak bisa kita ngomong lembaganya, tapi oknum. Oknum ini tentunya akan dapat sanksi dan saya menghormati proses penegakan hukumnya,” ujarnya.

Foto: Bqpak Tri Firdaus Akbarsyah selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

Menurut Tri, bukan hanya notaris terlibat kasus mafia tanah baru-baru ini saja, tapi setiap notaris yang kedapatan melakukan unsur pidana dengan sengaja tentunya harus diproses hukum.

Dia tambahkan, Pihaknya saat mendapatkan notaris yang tak menjalankan tugas dan jabatannya sesuai norma serta terbukti secara sah melakukan pidana bukan hanya sanksi pidana saja, tapi juga diberikan sanksi pemberhentian dari kelembagaan.

Foto: Bapak Tri Firdaus Akbarsyah selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

“Ada beberapa notaris melakukan kesalahan itu kita tindak. Ada juga notaris yang kita pecat dan skorsing. Jadi, supaya masyarakat jelas untuk melaksanakan jabatan notaris. Kita tak boleh lari dari aturan, semua aturan undang-undang jabatan notaris yang ada melalui mekanisme bila terjadi pelanggaran,” pungkas Tri Firdaus.

Foto: Bapak Dr.Agung Iantoro selaku Ketua Bidang Pusat Ikatan Notaris Puaat

Agung Iantoro selaku Ketua Bidang Pusat Ikatan Notaris Pusat menyerukan kepada khalayak masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam memilih Notaris.“Agar tak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sebaiknya saat berurusan dengan Notaris lebih teliti apakah benar yang berhadapan dengannya itu betul-betul Notaris atau hanya sebatas staff Notaris bahkan tidak menutup kemungkinan hanya perantara,” katanya.

Foto: Bapak Dr.Agung Iantoro selaku Ketua Bidang Pusat Ikatan Notaris Pusat

Dalam pemberian sanksi terhadap Notaris jika melakukan kesalahan, Agung Iantoro menjelaskan semua itu ada mekanismenya dimana yang bersangkutan harus disidangkan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah. Kalau yang sedang terjadi saat ini ada diwilayah misal Jakarta, berarti yang bersangkutan harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta, lalu nanti akan disidangkan sampai apakah dia terbukti bersalah atau tidak.

Foto: Bapak Dr.Agung Iantoro selaku Ketua Bidang Pusat Ikatan Notaris Pusat

“Jika Notaris itu dinyatakan bersalah di dalam sidang Majelis Pengawas Notaris, makanya Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Sanksi berikutnya juga bisa melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), jika di dalam putusan Notaris tersebut memang bersalah maka bisa dikenai sanksi berupaya pemberhentian dari organisasi Notaris,” jelasnya.

(Akbaruddin)

Latest news

Infrastruktur Jalan Kian Mantap, NTB Gilang Gemilang

  Infrastruktur Jalan Kian Mantap, NTB Gilang Gemilang Mataram-Tanpa infrastruktur tidak ada yang namanya investasi, tanpa investasi tidak ada pembangunan. Tanpa pembangunan tidak ada penyerapan tenaga...
- Advertisement -

BKPB Pemuda Pancasila Sumsel Apresiasi Gerakan 10000 Biopori Dinas PSDA Sumsel

Warta Indonesia | Palembang - Pengurus Wilayah Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana (BKPB) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi langkah-langkah konkrit penanggulangan maupun pencegahan...

PMI Jakarta Selatan Berkolaborasi bersama Kalibata City Menggelar Donor Darah”Bulan Dana Happy”

Warta.in, Jakarta | - Stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta mulai berkurang. Sebab para pendonor dihinggapi rasa khawatir terpapar Covid-19....

Diduga Aparat Terima Setoran, Discotique Nagaya Bebas Beroperasi 24 Jam

Warta.in Medan- Disaat Kota Medan sedang menetapkan PPKM Level 2, disaat itu pula sejumlah tempat hiburan dibatasi jam operasionalnya. Tetapi tidak dengan Tempat Hiburan...
Related news

Infrastruktur Jalan Kian Mantap, NTB Gilang Gemilang

  Infrastruktur Jalan Kian Mantap, NTB Gilang Gemilang Mataram-Tanpa infrastruktur tidak ada yang namanya investasi, tanpa investasi tidak ada pembangunan. Tanpa pembangunan tidak ada penyerapan tenaga...

BKPB Pemuda Pancasila Sumsel Apresiasi Gerakan 10000 Biopori Dinas PSDA Sumsel

Warta Indonesia | Palembang - Pengurus Wilayah Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana (BKPB) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi langkah-langkah konkrit penanggulangan maupun pencegahan...

PMI Jakarta Selatan Berkolaborasi bersama Kalibata City Menggelar Donor Darah”Bulan Dana Happy”

Warta.in, Jakarta | - Stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta mulai berkurang. Sebab para pendonor dihinggapi rasa khawatir terpapar Covid-19....

Diduga Aparat Terima Setoran, Discotique Nagaya Bebas Beroperasi 24 Jam

Warta.in Medan- Disaat Kota Medan sedang menetapkan PPKM Level 2, disaat itu pula sejumlah tempat hiburan dibatasi jam operasionalnya. Tetapi tidak dengan Tempat Hiburan...
- Advertisement -
error: Content is protected !!