Koordinator Wilayah Blanakan: Program MBG Terus Dipemeratakan, Empat Dapur Sudah Beroperasi
Blanakan Subang | Warta In Jabar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Blanakan terus dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan pemerataan penerima manfaat. Hingga saat ini, empat dapur MBG telah beroperasi, sementara empat dapur lainnya masih dalam tahap persiapan. Kamis, 15 Januari 2026
Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Kecamatan Blanakan, Rifky, saat diwawancarai Media Warta In Jabar, terkait perkembangan pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
Menurut Rifky, masing-masing dapur yang telah berjalan saat ini memproduksi sekitar 4.000 porsi makanan per hari. Namun, dengan luas wilayah dan jumlah sasaran yang cukup besar, masih terdapat sekolah dan penerima manfaat yang belum sepenuhnya terjangkau.
“Saat ini baru ada empat dapur yang sudah produksi. Pemerataan menjadi fokus utama agar seluruh wilayah Kecamatan Blanakan bisa mendapatkan manfaat MBG secara adil,” ujar Rifky.
Empat Dapur Produksi, Empat Lainnya Tahap Persiapan
Rifky menjelaskan, dapur MBG yang telah beroperasi berasal dari beberapa wilayah, di antaranya Tanjung 3, Muara, Blanakan 1, dan Blanakan 2, yang sementara melayani distribusi ke wilayah sekitar.
Sementara itu, dapur MBG di Rawa Mekar, Rawa Meneng, dan Cilamaya Girang masih dalam proses persiapan dan ditargetkan mulai beroperasi dalam beberapa bulan ke depan.
MBG Tetap Berjalan Selama Bulan Ramadan
Terkait pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan, Rifky menegaskan bahwa program tetap berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) dengan penyesuaian menu.
“Walaupun puasa, MBG tetap berjalan. Menu disesuaikan dengan kondisi, seperti olahan ringan, kurma, kacang-kacangan, susu, dan tetap memenuhi unsur gizi seimbang,” jelasnya.
Tegaskan Larangan Produk Pabrikan
Dalam wawancara tersebut, Rifky juga menegaskan bahwa penggunaan produk pabrikan atau ultra processed food (UPF), seperti roti pabrikan, tidak diperbolehkan dalam program MBG.
“Arahan dari pusat jelas, tidak boleh menggunakan produk pabrikan. Kami rutin melakukan koordinasi agar dapur MBG menggunakan produk UMKM lokal,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui terdapat kendala di lapangan, khususnya keterbatasan kapasitas produksi UMKM lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan dapur dalam jumlah besar setiap hari.
Makanan Tidak Diperbolehkan Dibawa Pulang
Rifky juga menegaskan bahwa makanan MBG tidak diperbolehkan dibawa pulang, kecuali buah atau susu dalam kondisi tertentu.
“Larangan ini untuk mencegah makanan basi dan memastikan makanan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat. Jika dibawa pulang, kualitas dan konsumsinya tidak bisa kita kontrol,” katanya.
Antisipasi Konflik Penerima Manfaat
Koordinasi lintas pihak yang dilakukan sejak awal ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi konflik data penerima manfaat maupun kecemburuan sosial antar sekolah.
“Kita siapkan dari awal supaya ke depan tidak terjadi rebutan penerima manfaat. Prinsipnya pemerataan dan keadilan,” pungkas Rifky.
