Warta.in, Jakarta | – Asuransi Jiwasraya tengah mengalami badai dan mengalami deforce antara kewajiban dan cadangan yang sangat besar (lebih dari Rp 40 T). Pemerintah dan DPR menyetujui dilakukan program “Restrukturisasi” dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 22 T.
Atas nama “Restrukturisasi” tersebut Jiwasraya menawarkan opsi kepada nasabahnya yang pada dasarnya adalah penurunan manfaat.
Diinformasikan bahwa sebagian besar nasabah telah menyetujui restrukturisasi dengan pemikiran apabila menolak nasabah akan lebih dirugikan karena tidak ada kepastian pembayaran.
“Restrukturisasi atas nasabah selain anuitas pensiun mungkin tepat dilaksanakan karena mengacu pada prinsip bisnis dan resikonya. Namun pemberlakuan restrukturisasi terhadap nasabah anuitas pensiunan sangat KELIRU.
Selain hal ini berarti MELANGGAR UNDANG UNDANG, juga melanggar moral, etika, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat yang sudah tidak berdaya (lansia),” kata Machril, Perwakilan Nasabah Konsolidasi Nasional Nasabah (KONSOLNAS) Jiwasraya, Machril saat “Press Conference Nasabah Jiwasraya Bancas” di Jakarta, Rabu (15/03).
Masih kata Machril, Korban Jiwasraya Yang Tidak Ikut Serta Restrukturisasi terbagi atas kelompok:
1. Menang gugatan status Putusan Pengadilan Inkracht.
2. Masih berproses di Pengadilan Pertama dan Banding.
3. Diam menunggu penyelesaian sesuai rekomendasi BPK.RI dan Janji PSP Jlwasraya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam LKPP Tahun 2020 dan IHPS1 2021 (Menteri Keuangan akan menunggu hasil putusan pengadilan kasus PTAIS (vonis sudah diserahkan MA ke Jakgung 25 Agustus 2021) dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban polis asuransi Jiwasraya).
Menurut sumber pejabat Jiwasraya, Nasabah Bancas yang sudah ikut restrukturisasi sekitar 99,01, berarti sangat sedikit sekali dan bukan menjadi masalah jika pihak Jiwasraya menyelesaikannya se segera mungkin.
“Kebanyakan nasabah yang bertahan tidak ikut restrukturisasi adalah karena ketidak fahaman dalam menempuh jalur hukum dan juga kondisi fisik sudah lemah serta paling sakit lagi seluruh uang yang dimiliki disimpan di Jiwasraya,” ungkapnya.
Memang ada diantara nasabah sadar bahwa tingkat integritasnya tidak diragukan lagi untuk membela dan melindungi Negara dari ulah perlakuan hilangnya kepercayaan publik terhadap Negara dan Harga diri Negara sebagai Negara Hukum dan menjunjung tinggi Supremasi Hukum di Indonesia.
1. Menang gugatan Putusan Pengadilan Inkracht: hukum dan peraturan yang dilanggar yakni: Contempt of Court lebih detailnya adalah Civil Contempt adalah sikap kepatuhan pada peraturan atau perintah pengadilan.
2. Ada 3 (tiga) gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta dan 1(satu) Banding di Pengadilan Tinggi, 1 (satu) di Pengadilan Negeri Surabaya dan hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023 mulai sidang pertama.
3. Menunggu kapan dimulainya langkah awal PSP (pemegang saham pengendali) Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah untuk memenuhi rekomendasi BPK.RI dan Janji Sri Mulyani Indrawati dalam LKPP Tahun 2020 dan IHS I Tahun 2021 akan menindak lanjuti penyelesaian Nasabah yang existing dan tidak ikut restrukturisasi.
Hal tersebut adalah sesuai amanat Undang Undang Perasuransian nomor 40 Tahun 2014 pasal 15: Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya,”pungkasnya.
#Rilis