INDONESIAN JOURNALIST WRITE THE TRUTH

31.2 C
Jakarta
Selasa, Februari 27, 2024

LHKPN Jadi Senjata Menjelang Pemilu, Ketua IPNU Sumsel Tidak Ada Sanksi Pidana

Array

Warta In | PALEMBANG – Menjelang pesta Demokrasi 5 tahunan di Indonesia yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, masyarakat sudah dibuat semakin bingung dengan banyaknya tokoh – tokoh politik dan masyarakat yang akan maju dalam kontestasi tersebut.

Tentu dengan semakin banyaknya peserta akan membuat persaingan semakin ketat dan memperkecil peluang kemenangan, sehingga tidak jarang aksi saling menjatuhkan menjadi senjata mujarab menumbangkan lawan.

Jika hanya isu – isu negatif itu sudah sebuah makanan, bahkan perundangan – undangan bisa menjadi bahan utama. Meracik senjata menjatuhkan citra lawannya terutama untuk Inchumben.

Seperti yang diungkapkan Dodi Hari Utama (DHU) Ketua PW IPNU Sumatera selatan, mengatakan semakin mendekati waktu Pemilu 2024 masyarakat harus jeli dalam memahami isu politik.

” Sebagai masyarakat kita tentunya harus semakin berhati hati dalam memahami isu – isu politik terutama isu negatif baik pribadi ataupun sistim”, kata Dodi Hari Utama

Dilanjutkannya, maka dari situlah bahaya jika tak memahami isu politik seutuhanya, bisa menimbulkan konflik yang merugikan banyak pihak.

Dalam kesempatan ini Dodi mengutarakan hasil pengamatannya selama ini, dari contoh kasus yang seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa dijadikan senjata menjatuhkan citra seseorang.

” Dari banyak isu negatif menjatuhkan citra seseorang terutama inchumben salah satunya melalui isu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terkadang masih banyak dari masyarakat kita tidak memahami hal tersebut”, ungkapnya

Untuk diketahui LHKPN merupakan perwujudan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pastinya hal tersebut diperlukan terutama bagi pejabat publik, dimana pejabat wajib melaporkan hartanya.

Tetapi Undang – undang tersebut juga memiliki keterbatasan dimana tidak ada sanksi pidana jika seorang pejabat tidak melaporkan harta kekayaan dan hanya mendapat sanksi administrasi dari atasannya.

Diungkapkan Dodi meski telah diatur undang – undang tetapi masih banyak masyarakat terjebak dengan isu, seperti itu tanpa memahami siapa yang menyebar isu tersebut.

” Pada fakta kenyataan di masyarakat, meski telah diatur sangat jelas didalam undang – undang isu ini menjadi favorit bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan ataupun menjatuhkan lawan politik”, urainya

Dodi kembali menjelaskan, masalah LHKPN merupakan salah satu contoh ramuan yang digunakan oleh banyak pihak untuk menjatuhkan lawan – lawan politik.

” LHKPN merupakan salah satu contoh kasus dan ramuan ajaib yang digunakan banyak pihak ataupun oknum tertentu untuk menjatuhkan lawan – lawan politik, dan pastinya masih banyak bahan atau ramuan untuk melakukan kampanye hitam ataupun menyebar berita bohong (Hoax) menjelang Pemilu”, tegas Dodi Hari Utama Ketua PW IPNU Sumsel

Diakhir perbincangannya Dodi Hari Utama selalu ketua PW IPNU Sumsel, mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu – isu negatif menjelang Pemilu 2024, dan tetap berfokus pada visi dan misi para calon pemimpin tersebut.

” Sekali lagi kami mengharapkan kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024 agar tidak mudah terpancing dengan isue dan berita bohong yang membawa dampak negatif, karena pada hakikatnya Pemilu merupakan jalan Indonesia mampu menghasilkan pemimpin – pemimpin berkualitas”, tandas Dodi

Latest news
Related news