Wartain Banten | Pemerintahan | 02 April 2026 — Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (31/3/2026). Dalam laporannya, ia mengungkapkan bahwa berbagai indikator makro pembangunan di Provinsi Banten menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.
Salah satu capaian utama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 77,25 atau tumbuh sebesar 0,90 poin. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 75,90, sekaligus menempatkan Banten dalam tujuh besar provinsi dengan kategori IPM tinggi di Indonesia.
Menurut Andra Soni, IPM dibentuk oleh beberapa dimensi penting, seperti umur panjang dan sehat, tingkat pendidikan, serta pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan peningkatan indikator tersebut.
“IPM itu terbentuk dari dimensi umur panjang, sehat, pengetahuan dan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga pertumbuhan IPM dengan cakupan yang sangat luas tersebut, memposisikan Provinsi Banten untuk senantiasa menjaga sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” katanya.
Selain IPM, pertumbuhan ekonomi Banten juga mencatatkan kinerja positif dengan angka kumulatif sebesar 5,37 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pada tahun 2025, PDRB per kapita Banten tercatat sebesar Rp74,67 juta dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 3,96 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat yang diiringi dengan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 6,63 persen, turun dari 7,02 persen pada Februari 2024. Penurunan ini didukung oleh berbagai program seperti penguatan pendidikan vokasi, penambahan sekolah menengah kejuruan (SMK), pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, angka kemiskinan di Provinsi Banten juga terus menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,17 persen, kemudian turun menjadi 5,70 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 5,51 persen pada 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,47 persen.
Andra Soni menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program intervensi pemerintah, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, hingga bantuan sosial dan dana desa.
Untuk indikator ketimpangan, rasio gini Banten tercatat sebesar 0,312 dan masih berada pada kategori aman serta lebih baik dibandingkan angka nasional tahun 2024 sebesar 0,375. Sementara itu, tingkat inflasi sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,74 persen dan dinilai tetap terkendali.
Di sektor lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Banten mencapai 69,12 poin, melampaui target 66,92 poin dengan capaian kinerja sebesar 103,2 persen dan masuk dalam kategori sedang.
“IKLH terbentuk dari capaian kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan,” kata Andra Soni.
Secara keseluruhan, Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor.(WartainBanten)
