Warta In | Palembang. – Massa yang tergabung dalam Presidium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Sumsel sambangi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan agar menjelaskan secara rinci dan transparan dua kegiatan yang diduga KKN dan Mark Up.
Hal tersebut disampaikan oleh Harris SB Koordinator aksi di dampingi oleh Yuliadi Ampratman, SH Koordinator Lapangan usai melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan KM. 7 Talang buruk Palembang, Rabu (20/03/24).
Adapun Aksi yang sampaikan di antaranya :
1.Inspeksi survei kondisi jaringan Jalan Provinsi Sumatera Selatan TA. 2023, lokasi Palembang senilai Rp. 6.828.081.000,00 (6,8 M).
2.Inspeksi survei kondisi jaringan jalan Provinsi Sumatera Selatan TA. 2024 lokasi Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp.6.368. 576.000,00 (6,3M).
“Kami Presidium LSM Anti Korupsi Sumsel, mendesak kepala Balai Besar pelaksana jalan nasional Sumatera Selatan agar menjelaskan secara rinci dan transparan dua kegiatan tersebut di atas diduga KKN dan mark up,”jelas haris.
Oleh karena itu,”kegiatan ini diduga tumpang tindih dengan kegiatan paket konsultan perencanaan dan pengawasan Jalan Sumsel atau satker perencanaan dan pengawasan jalan nasional Provinsi Sumatera Selatan,”tambahnya.
“Kami Presidium LSM Anti Korupsi Sumatera Selatan akan melaporkan hal ini ke Dirjen Bina Marga kementrian PUPR, Kejati Sumsel, Polda Sumsel bahkan KPK RI,”pungkasnya.
Aksi Presidium LSM Anti Korupsi Sumatera Selatan di terima oleh Bagian Hukum Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan serta mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Palembang.
