INDONESIAN JOURNALIST WRITE THE TRUTH

33.4 C
Jakarta
Jumat, Oktober 18, 2024

Mahar Ambil Formulir Balongub dan Wagub di Partai Hanura Sumsel

Warta In | Palembang – Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya- Harnojoyo (Mahar), terus berupaya mencari dukungan Partai politik yang ada di Sumsel, salah satunya Partai Hanura Sumsel.

Setelah mengikuti proses penjaringan di PDIP, PAN, PKB, Demokrat. Pasangan Mahar juga mengikuti proses penjaringan di Partai Hanura Sumsel. Ini terlihat saat Mahar menjadi pasangan bertama yang mengambil formulir pendaftaran balongun dan wagub Sumsel, pengambilan formulir di laksanakan di Kantor Hanura Sumsel Jalan Soekarno Hatta Palembang, Selasa (30/4/24).

Kuasa hukum Mahar sekaligus Ketua Tim, Edward Jaya mengatakan pihaknya menyambil formulir sepaket Cagub dan cawagub dari Partai Hanura, dan berharap dengan hubungan yang sudah terjalin dengan baik selama ini bersama Mawardi, nantinya Partai Hanura bisa ikut bagian koalisi mengusung Mahar.

“Jadi hubungan bersama DPD maupun DPP Hanura juga selama ini baik, dan pak Mawardi sudah menyampaikan, jika sudah buka untuk ambil formulir. Kami berharap nanti bersama- sama di Pilkada 2024 (berkoalisi),”ujar Edwar Jaya.

“Pasti partai mengetahui rekam jejak kandidatnya, dan kita berharap keinginan kita nanti bisa calon tunggal sebetulnya, tetapi semua tergantung partai. Kita sampaikan keinginan kita membangun Sumsel,”jelasrnya.

Lebih Lanjut Edwar, memang pada Pilgub 2018 lalu Hanura merupakan penentu dan pendukung Herman Deru- Mawardi Yahya (MY) bersama NasDem dan PAN sehingga memenuhi syarat dukungan parpol minimal 20 persen.

Ia pun menerangkan, Partai Hanura sebetulnya partai yang ditinggalkan setelah HD memimpin, mengingat dirinya juga tim HD- MY yang merasa tidak ada perhatian dengan partai pendukung setelah berkuasa, dan kedepan jika Mahar memimpin hal itu dipastikan tidak akan terulang.

“Kita tahu dengan calon lain yang telah merasakan, hubungan pribadi emosional yang pernah di PHP dan macam-macam. Nantinya, kita ingin bersama- sama membangun Sumsel, dan pak Mawardi berharap semua partai bisa bergabung ke Mahar,”pungkasnya.

Sementara Ketua DPD Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar didampingi Ketua tim Penjaringan Penetapan dan Pemenangan (TPPP) Balon kepala daerah Partai Hanura Sumsel Mulyadi dan Sekretaris Fahmi mengatakan, pasa hari pertama pendaftaran baru terdapat pasangan Mahar yang mengambil formulir pendaftaran, dan kandidat lain sudah komunikasi akan mengambil juga nantinya.

“Kita membuka kesempatan kepada putra putri terbaik di Sumsel, yang hendak berkontestasi di Pilkada bisa mendaftar di Hanura Sumsel, “jelasnya.

Dijelaskannya, untuk persyaratan mereka yang hendak mendaftar sendiri, diterangkan Fahmi tidak ada hal khusus, namun umum.

“Persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan pendaftaran gratis, ” jelasnya.

Diungkapkannya, ada beberapa tahapan balon yang telah mendaftar, dengan panitia memverifikasi berkas syarat Cakada, dan nantinya dilaksanakan Fit and proper test.

“Mekanisme nanti kebijakan pusat fit and proper test, apakah dilaksanakan pusat atau provinsi, biasanya PO dilaksanakan satu tingkat diatasnya, ” ucapnya,

Disisi lain, jika berkaca pada Pilgub Sumsel 2018 lalu Partai Hanura berkoalisi dengan PAN, dan NasDem mengusung Herman Deru- Mawardi Yahya, namun dalam Pilgub 2024 nanti bisa saja nanti ke salah satunya, mengingat keduanya berpisah di Pilgub 2024 ini.

“Kalau dalam persyaratan harus ada penandatanganan fakta integritas, dan kontrak komitmen pasangan cakada dengan DPP. Hal ini, agar kedepan balon punya komitmen ke Partai Hanura, jangan setelah jadi dilupakan, ” sindirnya.

Dilanjutkannya, DPP Hanura sendiri nantinya akan mengeluarkan rekomendasi SK penetapan paslon Cakada yang bersifat final dan mengikat yang diperkirakan pada akhir bulan Juli atau awal Agustus 2024.

“Indikatornya siapa yang diusung nanti, kami akan minta pendapat akar rumput, untuk memberikan masukan siapa kandidat yang berpotensi untuk menang berdasarkan pandangan mereka. Akhirnya, nanti rekomendasi kebijakan ada di DPP, ” pungkasnya. (*)

Latest news
Related news