27.3 C
Jakarta
Sabtu, September 25, 2021

Mediasi Ilegal Di Kantor Lurah Bunga Tanjung,Pengusaha Galian C Kebal Hukum.

Warta.in Tanjung Balai- Maraknya galian C atau tambang pasir di Kota Tanjungbalai kian menjamur, mirisnya pengusaha industri tambang pasir ini diduga ilegal atau tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana mediasi yang terlihat dilakukan oleh pihak Kelurahan Bunga Tanjung Kota Tanjungbalai tidak memiliki badan hukum atau dasar yang kuat kerana galian C tersebut adalah ilegal dan yang jadi korban serta merasakan dampak pertama dari penambangan pasir liar itu adalah masyarakat sekitar, Rabu 30/6/2021.

Tambang pasir atau Galian C yang berada di Kelurahan Bunga Tanjung Jalan Anwar Idris ( Sei Dua) Lingkungan IV Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai saat ini diketahui tidak memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat) serta tidak memiliki hak dan kewajiban atas usaha galian C yang mereka kelola.

Adapun dari pihak pengusaha galian C harus memiliki IPR sebagai rasa dan tanggung jawab baik kepada masyarakat sekitar maupun dengan pemerintah.

Sebagai mana tercantum dalam Pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak pemegang IPR, yaitu Hak dan Kewajiban Pemegang dan Pemberi Izin Pertambangan Rakyat mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping mendapatkan hak, pemegang IPR harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur pada Pasal 70 UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut, “melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah”.

“Membayar iuran tetap dan iuran produksi,
Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR”.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Dan menurut Pasal 35 Ayat (1) menyatakan, “melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009”.

“Sebagaimana pasal yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, misalnya pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1 dan 5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun termasuk denda senilai 10 Miliyar”.

Namun pada saat awak media kelokasi pertambangan Pasir atau Galian C tersebut, terlihat para pengusaha asyik dan santai melakukan giat penambangan tanpa takut sedikitpun bahkan para pengusaha terus melakukan penyedotan tanpa pertimbangan hukum dan aturan perundang undangan.

Ditempat terpisah saat dikonfirmasi oleh awak media kepada Plt Lurah Ibrahim, SH mengatakan bahwa, “Sebelum saya jadi Plt Lurah Bunga Tanjung, Galian C itu sudah ada dan pada saat sekarang saya sudah menjadi Plt Lurah tidak melihat izin apa yang mereka gunakan bahkan tidak ada izin sama sekali dan sudah tentu itu usaha ilegal”, ujar Plt Lurah.(DR MOI)

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img