Wartain Banten | Pemerintahan | 23 Agustus 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Launching dan Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Jumat (22/8).
Gubernur Andra Soni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam sambutannya.
“Alhamdulillah, hingga hari ini tercatat sudah ada 167 SPPG di Provinsi Banten, dengan 46 sekolah yang menjadi lokasi uji coba program makan bergizi gratis, dan telah menjangkau lebih dari 25.600 siswa. Kami menyadari masih ada keterbatasan dalam pembaruan data di daerah, namun kami yakin sistem di BGN (Badan Gizi Nasional) sudah lebih komprehensif. Intinya, Pemprov Banten siap mendukung penuh agar pada akhir 2025 seluruh anak di Banten dapat menikmati program makan bergizi gratis,” ungkap Gubernur.
Selain itu, Andra Soni menyatakan bahwa program MBG akan meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pemenuhan gizi anak-anak, Provinsi Banten meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, “MBG adalah kunci penting menuju Indonesia Emas 2045.”
Kepala Badan Pangan Nasional Dadan Hindayana, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Brigjen Pol. Hengki, Kajati Banten Siswanto, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, dan Walikota Serang Budi Rustandi semuanya hadir pada acara tersebut, yang ditandai dengan gunting pita di halaman Gedung SPPG Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun serta dilaksanakan penandatanganan prasasti.
Menurut Dadan Hindayana, kepala BGN, program bergizi gratis adalah upaya besar negara untuk membangun generasi berikutnya. Ada 6.153 SPPG yang beroperasi hingga saat ini, menurut Dana Hindayana; sekitar 19.000 lainnya sedang diverifikasi, dan 5.000 lainnya menunggu diverifikasi.
Setiap SPPG adalah kontribusi masyarakat tanpa dana APBN, kata Dadan Hindayana. Satu SPPG rata-rata mengelola dana sekitar Rp10 miliar setiap tahun, mempekerjakan 50 orang, dan melibatkan 15 pemasok lokal. “Artinya, program ini bukan hanya pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program ini. Gubernur Banten berharap seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten dapat mereplikasi dan memperkuat program serupa sebagai bagian dari upaya besar menciptakan generasi emas tahun 2045.(WartainBanten)
